Revitalisasi Peran Konstitusi dalam Memperkokoh Pilar Demokrasi

  • Whatsapp
Demokrasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: Ghaffar Ramdi

Istilah demokrasi bukanlah suatu hal yang baru lagi kita dengar dalam sistem ketatanegaraan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh David Held dalam bukunya Model Of Democracy bahwa kata demokrasi diadaptasi dari kata demokratie dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang diambil dari kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana jika kita merujuk pada asal kata tersebut, istilah demokrasi dapat berarti pemerintahan rakyat.

Read More

Dalam dinamika sistem ketatanegaraan modern, sistem demokrasi pada saat sekarang ini begitu melegitimasi kehidupan politik sebuah negara. Hal ini karena penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika dijalankan secara demokratis.

Kemudian, selama perkembangannya sistem demokrasi sudah menjadi primadona dan dipakai hampir oleh seluruh negara di dunia. Bahkan, negara yang pada nyatanya merupakan negara dengan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan atau monarki sekalipun mengakuisisi bahwa dalam menjalankan pemerintahan mereka menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi.

Selain sebagai sebuah sistem, demokrasi dianggap berhasil menghasilkan setiap kebijakan dengan bijak bagi kehidupan bernegara, dapat menciptakan kehidupan masyarakat dengan adil, mampu menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang bebas dan setiap putusan yang dihasilkan juga dianggap memajukan kepentingan rakyat serta punya kemanfaatan untuk bersama.

Dalam sistem demokrasi sendiri sebagai implementasi dari prinsipnya, rakyat dalam sebuah negara tidak akan pernah merasa dipaksa oleh pihak yang berkuasa dalam negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Karena, dalam demokrasi selalu menjunjung tinggi kebebebasan, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan lainnya dengan ketentuan kebebasan itu tidak melanggar hak warga negara lainnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu juga dalam hal penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh tiga lembaga penting negara seperti lembaga eksekutif, legisltif dan yudikatif. Setiap jabatan dari lembaga negara ini tak luput dari pengaruh demokrasi. Bagaimana tidak, ketiga lembaga negara ini dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab penuh pada rakyat dalam mengambil kebijakan. Karena dengan begitu, akan tercipta suatu akuntabilitas dalam demokrasi.

Tidak hanya itu, demokrasi juga menjamin adanya rotasi kekuasaan dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga independen dalam suatu negara. Jaminan ini begitu kongkrit dirasakan, karena dalam sejarahnya negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya membolehkan siapapun menjadi perwakilan di parlemen ataupun pemimpin negara.

Dengan demikian, pihak-pihak yang berkeinginan untuk menguasai jalannya pemerintahan akan terhenti langkahnya karena jaminan rotasi kekuasaan ini.

Lalu, dengan segala bentuk kemanfaatan yang ditawarkan, apakah demokrasi yang mengedepankan kebebasan kepada rakyat ini akan selalu kondusif dalam penerapannya dalam negara? Apakah ada yang bisa menjaga supaya demokrasi ini tetap berada pada jalur yang seharusnya tanpa terjadinya penyimpangan yang akan membuat rusak nilai demokrasi itu sendiri?

Sebagai titik puncak dari seluruh jawaban yang akan diberikan, penulis menilai awaban yang paling tepat terkait pertanyaan diatas adalah konstitusi. Mengapa konstitusi? Alasan dasar yang melandasi pendapat ini karena hampir seluruh negara di dunia ini mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu pada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya, selalu menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma tertinggi disamping norma hukum yang lainnya.

Supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik dan nilainya tidak tergerus perubahan zaman, maka di sini peran konstitusi dari konstitusi harus dioptimalkan. Setidaknya antara demokrasi dan konstitusi ada dua hal yang harus diterapkan dan tetap dijaga. Yang pertama, jika dalam ilmu biologi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara satu organisme dengan organisme lain yang saling menguntungkan. Maka dalam negara demokrasi hubungan itu juga dibutuhkan. Demokrasi sebagai sebuah sistem tidak dapat berdiri dengan sendirinya.

Demokrasi membutuhkan konstitusi sebagai pondasi agar pilar-pilar demokrasi dalam penarapannya tetap berdiri tegak.

Demokrasi dan konstitusi dalam penerapannya memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Konstitusi sebagai sebuah kesepakatan aturan hukum (rule of law) dapat menjadi pedoman untuk menjalankan semua aktivitas ketatanegaraan dalam sebuah negara. Selain karena konstitusi sebagai puncak dari hirarki peraturan perundang-perundangan, dengan demikian tidak akan ada peraturan di bawahnya yang bisa menandingi kekuatan dan nilai luhur yang terkandung di dalam konstiusi.

Di negara Indonesia sendiri misalkan, penerapan demokrasi cenderung bersifat lentur dan dinamis. Untuk itu, harus dikombinasikan dengan konstitusi yang akan berfungsi sebagai pagar untuk membatasi segala bentuk kedinamisan dan kelenturan demokrasi. Tujuannya agar sistem demokrasi ini lebih terarah dan tidak melampaui batasannya sebagai sebuah sistem pemerintahan.

Dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan negara Indonesia yang bersifat demokratis bukan tidak pernah mengalami masalah. Dalam sejarah, setelah kemerdekaan sempat beberapa kali sistem pemerintahan negara diubah-ubah tergantung dengan keinginan kepala negara saat itu. Namun, sekali lagi kehadiran konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya mengandung muatan agar pemeritahan dapat berjalan dengan demokratis dapat meredam segala bentuk perpecahan di kalangan petinggi negara saat itu untuk kembali kepada apa yang telah pembukaan UUD 1945 jelaskan.

Sebagai contoh lain bukti bahwa konsep demokrasi yang Indonesia anut dan jalankan tidak bisa dipisahkan dari konstitusi adalah sekalipun dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat”. Namun, setelahnya disambung dengan kalimat “dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan ini jelaslah bahwa rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sebagai bentuk kedaulatan dalam negara demokrasi. Akan tetapi, kebebasan itu tetap berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai panduan hidup dalam bernegara.

Yang kedua, konsolidari antara demokrasi dan konstitusi harus ditingkatkan. Demokrasi sebagai sebuah sistem yang dalam penerapannya menjunjung tinggi kebebasan untuk menciptakan kehidupan bernegara sejahtera, juga tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Ia harus diimbangi dengan konstitusi yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini penguatan hubungan antara demokrasi dengan konstitusi harus dilakukan secara maksimal.

Sehubungan dengan hal itu, jika hubungan konsolidasi demokrasi dan konstitusi yang tidak terselesaikan dengan baik, akibatnya akan bisa menjerumuskan dalam sebuah kekuasaan oligarki yang menyengsarakan kehidupan bernegara. Untuk itu, konsolidasi ini terbilang perlu agar kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

Selain kedua hal tersebut, revitalisasi peran konstitusi dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi juga dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pengawasan oleh seluruh rakyat kepada para pemegang kekuasaan dalam negara. Pengawasan ini begitu penting, karena bisa saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan melenceng bahkan bisa berlawanan dengan apa yang telah konstitusi tetapkan.

Sebagai penutup dari semua yang penulis paparkan, pada akhirnya memelihara nilai-nilai demokrasi dalam bingkai konstitusi adalah pilihan yang harus diambil untuk mempertahankan kehidupan bernegara yang berkesinambungan. Konstitusi sebagai penopang kehidupan demokrasi menjadi kunci agar kemaslahatan kehidupan bernegara dapat terjaga dan mampu membendung segala bentuk tindakan yang dapat merusak nilai demokrasi. Namun, jika dalam prakteknya demokrasi tidak di pagar dalam bingkai konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan bagi pemangku jabatan dalam pemerintahan negara serta praktek-praktek kehidupan bernegara menuju ke arah pemerintahan oligarki tidak menutup pintu akan terjadi. (*)

/* Penulis adalah Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang, Anggota Penuh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Kampus UIN Imam Bonjol Padang dan Anggota Kajian Literasi Mahasiswa (KALAM) Konstitusi Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang.

Related posts