MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan advokasi dan koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Bukittinggi.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Rismal Hadi, di Grand Rocky Hotel, Selasa (30/9/2025).
Pelaksana tugas (Plt).Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Albertiusman, mengatakan peningkatan kapasitas kader posyandu menjadi salah satu prioritas utama.
“Kader perlu dibekali kompetensi yang memadai agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” kata Albertiusman dalam keterangannya.
Ia menjelaskan Tahun ini Dinas Kesehatan menyiapkan program pelatihan bagi kader, baik secara online maupun offline. Pelatihan ini akan dilengkapi dengan asesmen untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang diperoleh benar-benar bisa diterapkan dalam praktik.
“Ya, Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan posyandu dapat semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Ketua TP PKK Kota Bukittinggi Yesi Ramlan Nurmatias, menyampaikan bahwa transformasi Posyandu dengan penerapan enam Standar
Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang,” sebutnya.
Lebih lanjut, Yesi membeberkan Enam bidang SPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu,” harap nyonya Wali Kota Bukittinggi itu lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Rismal Hadi, menambahkan posyandu merupakan lembaga masyarakat yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan warga sekaligus peningkatan layanan kesehatan dasar.
la menyebutkan, angka prevalensi stunting di Kota Bukittinggi pada 2024 berada pada 16,8 persen.
“Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Namun, upaya penanganannya tetap menjadi agenda bersama yang perlu ditingkatkan,” imbuhnya. (*)
