Rubio Ungkap Frustrasi AS ke Lavrov Terkait Mandeknya Perdamaian Ukraina dalam Pertemuan di Malaysia

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, KUALA LUMPUR — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan kekecewaan Washington atas stagnasi upaya perdamaian di Ukraina saat bertemu dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di sela-sela pertemuan para Menlu ASEAN di Malaysia, Kamis (10/7).

Dalam keterangannya usai pertemuan tertutup itu, Rubio menyebut pembicaraan berlangsung secara terbuka dan langsung. “Ini adalah percakapan yang jujur—dan sangat penting,” ujarnya seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa AS menilai tidak ada tanda fleksibilitas baru dari Moskow dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak 2022.

Rubio mengaku sempat membahas beberapa gagasan alternatif dengan Lavrov, termasuk pendekatan baru yang akan ia sampaikan kepada Presiden Donald Trump setibanya di Washington. “Kami butuh peta jalan yang jelas untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi militer Rusia di Ukraina. Pada Kamis pagi, Moskow melancarkan serangan udara intensif ke Kyiv, termasuk peluncuran 18 rudal dan lebih dari 400 drone, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan malam sebelumnya bahkan mencetak rekor dengan 728 drone, memperberat beban sistem pertahanan udara Ukraina dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke tempat perlindungan.

Ketegangan antara Washington dan Moskow kembali memuncak, terlebih setelah Trump—yang kini menjabat presiden untuk kali kedua—menghidupkan kembali pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Meski sebelumnya menjanjikan penyelesaian cepat perang dan cenderung lebih lunak terhadap Kremlin dibanding pendahulunya, Joe Biden, Trump baru-baru ini mengkritik keras Moskow. Ia menyebut pernyataan Presiden Vladimir Putin tentang niat berdamai sebagai “tidak berarti”.

Trump juga dilaporkan tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Salah satu klausulnya mencakup tarif hingga 500 persen terhadap negara-negara yang masih membeli minyak, gas, uranium, dan komoditas strategis lainnya dari Moskow.

Related posts