MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melempar bola panas ke pemerintah pusat. Temui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemarin, ia mengusulkan satu hal: biarkan pusat yang bayar gaji seluruh ASN di daerah.
Alasannya sederhana. Dana transfer ke daerah tahun depan tinggal Rp650 triliun, anjlok dari Rp950 triliun tahun ini. Sumbar kehilangan Rp2,6 triliun, provinsi sendiri kena potong Rp533 miliar.
“Kalau dana transfer terus turun, bagaimana kami bisa menjalankan pemerintahan? Sebaiknya pusat ambil alih gaji ASN dan PPPK, biar daerah fokus bangun dan layani rakyat,” ujar Mahyeldi dalam pertemuan APPSI di Jakarta, Selasa.
Hitungannya tak main-main. Belanja pegawai daerah secara nasional—sebagian besar dari Dana Alokasi Umum—menyedot Rp373,8 triliun. Angka itu nyaris separuh dari total dana transfer yang dikucurkan pusat ke seluruh daerah tahun depan.
Mahyeldi tidak mau berlama-lama berkabung. “Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti ini semangat membangun harus menyala,” katanya.
Ia mengajak kabupaten dan kota se-Sumbar menggali potensi lokal. Pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia harus dikelola lebih baik. “Kita tidak boleh menunggu peluang dari luar. Kita harus menciptakan dari dalam,” tambahnya.
Usulan ini bukan tanpa risiko politik. Mengalihkan pembayaran gaji ASN ke pusat berarti menyerahkan kontrol besar atas birokrasi daerah. Namun Mahyeldi bersikukuh ini bukan soal gengsi, melainkan strategi bertahan.
“Ini bukan akhir, tapi awal babak baru untuk lahirkan inovasi dan wujudkan kemandirian fiskal,” tegasnya optimistis.
Menkeu Purbaya menjawab dengan diplomasi. “Kita paham kekhawatiran daerah. Tapi penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat,” ujarnya. Ia mendorong daerah lebih efisien dan inovatif mengelola anggaran.
Pertanyaan besarnya: apakah pusat akan menerima usulan ini, atau Sumbar—dan daerah lain—harus mencari jalan sendiri?
