MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bukittinggi 2024 disahkan. Nota persetujuan bersama ini, ditandatangani oleh wali kota bersama ketua DPRD Bukittinggi dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD setempat, Kamis (30/11/2023).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, rangkaian proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS 2024 yang telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama pada 9 Agustus 2023 lalu antara DPRD Bukittinggi dengan Pemerintah Kota (Pemko).
“Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Bukittinggi 2024 dihantarkan oleh wali kota pada 14 September 2023 lalu. Pembahasan Ranperda tentang APBD Bukittinggi 2024 dilakukan oleh Banggar DPRD Bukittinggi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta perangkat daerah,” ujar Beny.
“Finalisasinya telah dilakukan pada 29 November 2023 dan juga telah dilaporkan dan disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal pada 29 November 2023 kemarin. Pada hari ini dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama,” sambungnya.
Selain APBD 2024, kata Beny, dalam paripurna ini juga dilaksanakan penandatanganan nota persetujuan bersama tentang ranperda penyelenggara pendidikan dan kalender kerja penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian juga dilaksanakan pemandangan umum terkait ranperda penanaman modal serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Bukittinggi Edison Katik Basa, selaku juru bicara Banggar menjelaskan, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2024, disepakati sebesar Rp806,7 miliar, dimana pendapatan di 2024, ditetapkan sebesar Rp756,7 miliar.
Pendapatan itu, kata Edison, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp153,1 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp603,5 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belum potensi target untuk itu.
Sedangkan untuk Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp806,7 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp724,7 miliar, dan Belanja Modal Rp71,4 miliar.
Kemudian Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sejumlah Rp1 miliar dan untuk Belanja Transfer untuk Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp9,6 miliar.
“Untuk pembiayaan sendiri ditetapkan sebesar Rp50 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawako) Bukittinggi Marfendi menyampaikan, penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas KUA-PPAS) 2024 yang telah disepakati pada 9 Agustus 2023 lalu dengan mengusung tema “transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan.”
“Kami menyadari dan memahami bahwa apa yang terjadi selama rapat-rapat pembahasan yang dilakukan antara Banggar DPRD dengan TAPD terhadap usulan rancangan APBD 2024 berjalan cukup alot.”
“Hal ini merupakan dinamika demokrasi yang perlu dan penting dalam rangka “pendewasaan” hak dan kewajiban berdemokrasi itu sendiri, Namun, yang perlu kita garis bawahi bahwa demokrasi tidak harus mengorbankan kepentingan publik,” ucap Marfendi.
Ia sebut, terkait penyusunan kalender penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan capaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, kata Marfendi, kalender penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan bagi semua perangkat pemerintah daerah dan pelaksanaan di DPRD.
“Kalender penyelenggaraan pemerintahan 2024 nantinya kita harapkan juga mampu menjadi katalisator dalam merealisasikan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2024 ini,” harapnya.
Pihaknya berharap, dengan ditandatangani nota kesepakatan kalender kerja Pemerintahan Daerah (Pemda) 2024 tersebut. Artinya Pemko Bukittinggi telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bukittinggi 2024 nanti. (*)
