MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PANJANG – Sebagai wujud perhatian kepada masyarakat atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemko Padang Panjang menyediakan anggaran Rp5 miliar lebih untuk disalurkan ke warga kota dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Targetnya, 10.500 warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan menerima bantuan ini tanpa terkecuali.
Dana total Rp5 miliar lebih tersebut, untuk tahap I sudah disalurkan wali kota Fadly Amran, dan Wakil Wali Kota, Asrul secara simbolis, Sabtu (12/11/2022), sebesar Rp1,2 miliar. Sisanya Rp3,8 miliar akan disalurkan pada Desember mendatang. Penyaluran BLT BBM tersebut, untuk saat ini adalah satu-satunya di Provinsi Sumatra Barat (Prov Sumbar).
Wako Fadly, menyampaikan kepada Minangkabaunewscom di sela-sela penyaluran bantuan, untuk tahap I ini ada sebanyak 2.797 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT BBM ini.
“Rinciannya, sebanyak 1.664 KPM di Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) dengan total Rp748,8 juta. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) untuk 1.133 KPM dengan total Rp509,8 juta,” ungkapnya.
Fadly menjelaskan, dari 10.500 KK dalam DTKS, sebelumnya sebanyak 2.051 KPM telah menerima BLT BBM dari Kementerian Sosial untuk tahap I Rp615,3 juta. Namun Pemko Padang Panjang turut menganggarkan agar sebanyak 10.500 KK bisa menerima BLT BBM ini.
“Makanya untuk tahap I ini, dana dari APBD senilai Rp1,25 miliar, digelontorkan untuk membantu 2.797 KPM. Bagi KPM yang belum menerima BLT BBM sekitar 5.652 lagi, akan disalurkan bantuan tahap II pada Desember mendatang, Rp3,8 miliar dari dana insentif daerah (DID). Sehingga semua KPM yang terdata pada DTKS akan mendapat BLT BBM tersebut,” jelasnya.
Ia menerangkan, DID yang diterima Pemko dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8,9 miliar. Jadi DID tersebut didapatkan lantaran Pemko Padang Panjang dinilai sebagai satu-satunya kota di Sumatra Barat (Sumbar) yang sangat baik dalam penanganan inflasi, keberhasilan dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), percepatan belanja daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, serta dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
“Jadi KK yang belum menerima BLT BBM ini, nanti akan menerimanya dari dana DID di tahap berikutnya. Di luar itu, kita juga memberikan bantuan untuk driver ojek. Ada tambahan, bila mereka terdaftar di DTKS. Selain dapat Rp450 ribu juga mendapatkan untuk tiga bulan Rp300 ribu, menjadi Rp750 ribu. Ada sekitar seribu-an driver ojek,” terang Fadly.
Fadly sebut, dari DID ini, bantuan juga akan diberikan kepada pengusaha angkot, subsidi BBM sebesar Rp1 juta.
“Ada juga bantuan peralatan pendukung usaha untuk UMKM, bantuan bibit cabai di antaranya, untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan warga yang memiliki keinginan menanam cabai. Untuk sekitar 2.000 KK. Ini guna mengatasi inflasi dari harga cabai,” sebutnya seraya menyebutkan bibit cabai selain dari DID juga dari CSR.
Kemudian Wawako Asrul berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM.
“Mudah-mudahan inflasi dapat kita tekan terus di Kota Padang Panjang. Kita harap bantuan ini dapat meringankan ekonomi masyarakat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya,” harap Asrul.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPA) Osman Bin Nur, menyampaikan, untuk BLT BBM ini, kelurahan diharuskan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima dan dimusyawarahkan di tingkat kelurahan agar penyaluran bansos dimaksud tepat sasaran.
Selanjutnya, hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Validasi (verval) dan Usulan KPM BLT BBM, sesuai format terlampir.
“Surat hasil verval usulan KPM BLT BBM disampaikan kelurahan ke DSPPKBPPPA,” ucap Osman.
Turut hadir dalam penyerahan BLT ini, Sekdako Sonny Budaya Putra, Kepala Cabang Bank Nagari, Zulhendri, dan jajaran pejabat pemko terkait. (Edi Fatra)
