MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Deretan mobil dinas plat merah memadati halaman Gedung Komisi Informasi Sumatera Barat di Jalan Sisingamangaraja, Ganting, Selasa, 7 Oktober 2025. Hari itu, KI Sumbar menggelar acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk sepuluh daerah.
Dari kesepuluh kepala daerah yang diundang, hanya satu yang hadir langsung: Wali Kota Padang Fadly Amran. Sembilan daerah lainnya mengirimkan wakil—ada yang diwakili wakil bupati, wakil wali kota, bahkan sekretaris daerah.
Sepuluh daerah yang mengikuti presentasi adalah Padang, Tanah Datar, Solok Selatan, Bukittinggi, Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Padangpanjang, dan Kota Solok. Mereka terbagi dalam tiga sesi yang berlangsung dari pagi hingga sore.
Presentasi dipantau langsung oleh panel penilai yang dipimpin Ketua KI Sumbar Musfi Yendra dan HM Nurnas. Kota Padang tampil di sesi kedua bersama Solok Selatan, Tanah Datar, dan Bukittinggi.
Kehadiran Fadly Amran mencuri perhatian. Di hadapan para panelis, ia memaparkan visi-misi pemerintahan dan sembilan program unggulan yang diusungnya bersama Wakil Wali Kota. Salah satunya adalah Padang Amanah, yang memasukkan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
Wali Kota yang didampingi Asisten III Sekretariat Daerah Corri Saidan dan Kepala Dinas Kominfo Boby Firman itu menjawab sejumlah pertanyaan panelis dengan lancar. Ia menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya publik.
“Kepercayaan publik sangat mahal dan penting. Kami berharap terwujud Padang kota sehat dan pintar,” ujarnya usai presentasi.
Fadly menyatakan, kota informatif adalah target yang ingin dicapai Pemkot Padang. Ia berharap hasil presentasi hari itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Kami sudah berikan presentasi semaksimal mungkin tentang apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan jadi evaluasi untuk perjalanan ke depan,” pungkasnya.
