Sekdako: Forum Konsultansi Publik Sebagai Wadah untuk Menentukan Arah Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023

MINANGKABAUNEWS, BUKITTINGGI – Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) masih menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi tahun 2023 nanti.

Forum Konsultansi Publik (FKP) ini diselenggarakan Pemko Bukittinggi melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bukittinggi, guna menghimpun saran dan masukan para pemangku kepentingan Kota Bukittinggi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang nantinya akan disempurnakan lagi melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 yang dijadwalkan akan dilaksanakan Maret 2022 mendatang.

Read More

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah baiyo batido (Musyawarah) antara kita (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kota Bukittinggi di tahun 2023 nanti guna mewujudkan visi misi Kota Bukittinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021—2026,” kata Sekda Martias Wanto di Pendopo Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Kamis (27/1/2022).

Sekda lebih lanjut menjelaskan, perekonomian masyarakat Bukittinggi saat ini dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Mengacu pada konsep garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, terdata sebanyak 6.980 jiwa atau 5,14 persen dari jumlah penduduk Bukittinggi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal.

Kondisi yang tidak menggembirakan tersebut juga terjadi pada perekonomian masyarakat. Sektor perdagangan sebagai lapangan usaha terbanyak yang digeluti masyarakat Bukittinggi mengalami pertumbuhan negatif.

“Oleh karena itu, pada tahun ini kita telah menetapkan program-program untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19,” jelas Martias Wanto.

Ia menambahkan, beberapa kegiatan prioritas Pemko tahun 2022 ini, antara lain meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan bantuan pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Kejuruan (SMA dan SMK) dan bantuan tambahan penghasilan bagi guru honorer di SMA dan SMK, revitalisasi kawasan-kawasan pusat perkonomian masyarakat, serta fasilitasi permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekda Martias Wanto juga ungkapkan, kondisi keuangan daerah pada tahun 2023 diperkirakan belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait dana transfer dari pusat ke daerah.

“Untuk menyikapi hal tersebut, kegiatan Pemko pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan secara efisien, mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap keluaran (output) kegiatan, serta memanfaatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi,” imbuh Sekda.

Sementara, Direktur SDG’s Center Universitas Andalas, Prof. Elfindri yang tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan, berdasarkan penelitian yang dilaksanakannya, memahami pola konsumsi masyarakat, terutama sejak kondisi pandemi Covid 19, perlu dijadikan tolok ukur, karena setengah dari pendapatan masyarakat adalah untuk kebutuhan konsumsi.

“Potensi pada sektor pariwisata dan perdagangan masih tetap terbuka luas untuk dimaksimalkan. Namun, dua sektor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, harus ditunjang dengan sarana prasana penunjang dari sektor lainnya, seperti aksesibilitas transportasi, perbankan, dan lainnya,” ucap Prof Elfindri.

Related posts