Sekdako Sonny Hadiri Rakornas Kepegawaian Secara Virtual dengan Wapres

  • Whatsapp
Rakornas bertema "Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis" yang dibuka Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin.

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PANJANG — Hadiri Rapat Koordinasi  Nasional (Rakornas) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Rakornas bertema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis” yang dibuka Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin ini, dilaksanakan secara virtual dan tatap muka di Bali, Kamis (1/7/2021).

Rakornas untuk memperkuat konsolidasi pembinaan manajemen kepegawaian dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan membangun komitmen bersama BKN ini, diikuti Sekdako Sonny di Ruang VIP Balai Kota. Turut hadir, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rudi Suarman, A.P, serta Kabag Organisasi Setdako, Nofi Yanti, S.STP, M.M.

Read More

Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan besar dalam birokrasi. “Tantangan itu, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, dan menuntut adanya perubahan tatanan pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucapnya.

Hal tersebut, katanya, dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima. Termasuk mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah dan adaptif.

“Kedua, dinamika persaingan global seiring era Revolusi Industri 4.0 saat ini,” katanya.

Wapres Ma’ruf mengatakan, persaingan global tersebut telah menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berbagai karakteristik. Antara lain adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemudian, tambahnya, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Oleh karena itu, lanjut Ma’aruf, untuk mencapai tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan, pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

“Kami yakin Indonesia akan menjadi negara maju yang memiliki pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi, mampu beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis melalui birokrasi dinamis,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan peluncuran Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau (Simpegnas) oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo bersama dengan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.

Sekdako Sonny berharap dengan diadakannya rakornas ini, akan dapat menghasilkan rekomendasi dan keputusan penting yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan ASN.

“Semoga rakornas ini dapat menjadi wahana kerja sama dan sinergi seluruh korps pengelola kepegawaian untuk terus memelihara kesungguhan dan ketekunan, tekad serta kerja keras dalam pengelolaan kepegawaian. Sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang dinamis yaitu tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik,” tutupnya.

Related posts