MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Senator Republik Indonesia, Irman Gusman, menyerukan pentingnya peran daerah dan perguruan tinggi dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang kini menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus perubahan global.
Berbicara sebagai keynote speaker dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Sabtu (27/7), mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan fondasi etis dan moral yang harus terus dirawat.
“Kalau nilai-nilai kebangsaan tidak kita jaga, ia hanya akan menjadi simbol kosong tanpa makna,” ujar Irman yang juga dikenal sebagai tokoh nasional asal Minangkabau.”
Ia menyampaikan bahwa konsep kebangsaan seharusnya menjadi kompas dalam berpikir, bertindak, dan membangun relasi sosial. Menurutnya, tantangan hari ini bukan merumuskan ulang kebangsaan, melainkan menyelaraskan nilai-nilai warisan bangsa dengan dinamika zaman.
Irman menyoroti kontribusi Sumatera Barat dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Ia menyebut sistem nagari yang partisipatif, filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka sebagai bukti bahwa nilai lokal dapat menopang pilar kebangsaan.
“Sumbar sejak lama menjadi jangkar moral dan intelektual bangsa. Kini, giliran generasi muda untuk merawat warisan itu dan menjadikannya relevan di era baru,” tegas pria bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu.
Di hadapan lebih dari 150 peserta—terdiri dari pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemuda—Irman juga menggarisbawahi peran kampus sebagai benteng penjaga jati diri bangsa, terutama ketika generasi muda menghadapi disorientasi nilai akibat modernisasi yang tak terbendung.
“Kita boleh modern dan terhubung secara global, tapi tak boleh tercerabut dari akar kebangsaan. Kampus harus hadir sebagai ruang strategis membentuk karakter dan arah bangsa,” ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Pakar UMKM PP Muhammadiyah, Irman tak lupa menyoroti isu-isu struktural di daerah. Ia menyinggung kurangnya investasi strategis, belum optimalnya pengelolaan potensi wisata seperti Mandeh, serta makin sempitnya ruang sosial tradisional seperti surau dan nagari.
Ia menekankan bahwa penguatan nilai kebangsaan tak akan berhasil jika semata bersandar pada pendekatan dari pusat. Daerah harus dilibatkan secara substansial dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan nasional.
“Empat Pilar itu bukan sekadar ajaran, tapi laku hidup. Ia harus diperjuangkan mulai dari level terdekat dengan rakyat—yakni daerah,” tegasnya.
Menutup sesi, Irman menegaskan bahwa DPD RI sebagai representasi daerah memiliki mandat untuk menjembatani nilai-nilai lokal dengan arsitektur kebijakan nasional. Ia menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan regional dan pelibatan daerah secara aktif dalam pengambilan keputusan negara.
“Nilai kebangsaan akan hidup hanya jika dibumikan di daerah dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan partisipatif,” tutup Irman.
