MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL – Senin (20/10/2025), tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Dalam rentang waktu yang tergolong singkat itu, sebuah corak pemerintahan terbentuk, yakni politik akomodatif yang berusaha merangkul berbagai kekuatan politik.
Alih-alih memperpanjang polarisasi pascapemilu, Prabowo memilih jalur konsolidasi dengan berbagai pihak yang sebelumnya berseberangan.
Langkah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk meredam ketegangan politik sekaligus memperkuat fondasi stabilitas nasional pada tahun pertama pemerintahannya.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo kerap kali menegaskan tentang pentingnya kedewasaan dalam berpolitik.
“Yang kalah harus legowo, dan yang menang harus merangkul,” ujarnya. Prinsip itu bukan sekadar retorika, melainkan menjadi arah kebijakan politiknya.
Merangkul yang berseberangan
Salah satu contoh paling nyata dari pendekatan akomodatif tersebut terlihat pada komposisi Kabinet Merah Putih. Prabowo membuka ruang bagi figur-figur dari berbagai latar belakang politik untuk ikut mengelola pemerintahan.
Langkah itu terlihat ketika dirinya menunjuk Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu merupakan pesaing Prabowo di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Anies Baswedan.
Prabowo juga menggandeng politisi PKB lainnya yaitu Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan, yang merupakan usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai itu baru merapat ke koalisi Prabowo usai pilpres berakhir.
Langkah politik akomodatif ala Prabowo itu nampaknya terus dijalankan. Terbaru, nama Mahfud MD, yang juga menjadi lawan pada pilpres terakhir, santer akan masuk dalam jajaran anggota Komite Reformasi Polri.
Pola yang sama berulang. Mereka yang dulu menjadi lawan kini diajak bekerja sama.
Langkah Prabowo ini bukan manuver politik tanpa arah. Dia tengah berupaya membangun konsolidasi yang dirancang matang, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas politik agar pembangunan bangsa berjalan optimal.
Stabilitas politik
Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Prabowo berhasil mengamankan dukungan mayoritas di parlemen. Dari total 580 kursi DPR, sekitar 470 atau 81 persen kini berada dalam barisan pendukung pemerintah.
Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memilih tetap di luar pemerintahan dengan 110 kursi atau sekitar 19 persen.
Namun, PDI-P pun tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang. PDI-P siap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun juga tidak ragu mengoreksi jika ada kebijakan yang dianggap melenceng.
Konfigurasi politik ini menciptakan keseimbangan yang relatif sehat. Pemerintah memiliki basis dukungan kuat di parlemen, sementara mekanisme kontrol tetap terjaga lewat peran penyeimbang dari luar kekuasaan.
Hasilnya, hubungan eksekutif-legislatif dapat dikatakan berjalan relatif harmonis tanpa gejolak berarti. Ini merupakan kondisi yang jarang tercipta di tahun-tahun awal sebuah pemerintahan.
Saat terjadi dinamika demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, Prabowo, bersama dengan pimpinan partai politik dan DPR segera melakukan sejumlah langkah mitigasi guna meredam gejolak. Gerak cepat tersebut terbukti berhasil meredakan situasi.
Dalam sistem politik Indonesia yang sering diwarnai tarik-menarik kepentingan, stabilitas semacam ini dapat dimaknai sebagai sebuah pencapaian.
Hubungan yang terjalin baik antar para pemangku kepentingan dapat membuat jalannya pemerintahan lebih fokus pada kebijakan substantif tanpa terjebak pada konflik yang berlarut-larut.
Usung semangat persatuan
Sikap akomodatif Prabowo juga tampak dalam kebijakan rekonsiliasi yang bersifat simbolik namun berdampak besar.
Pemberian amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan dan juga tim sukses Anies Baswedan pada pilpres lalu, dapat dipandang bahwa pemerintah ingin membuka lembar baru hubungan antarkekuatan politik.
Dalam kacamata politik, langkah tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menurunkan suhu konfrontasi politik yang kerap menjadi penghambat pembangunan.
Kebijakan ini, khususnya amnesti untuk Hasto, membuka jalan bagi hubungan yang lebih kooperatif antara pemerintah dan PDI-P.
Dengan merangkul mereka yang dulu berada di kubu seberang, Prabowo berupaya memperluas ruang komunikasi politik sekaligus mempersempit potensi gesekan sosial dan menjaga semangat persatuan.
Menjaga keseimbangan demokrasi
Politik akomodatif membawa keuntungan bagi pemerintahan Prabowo, mulai dari stabilitas politik hingga dukungan parlemen yang kuat.
Namun, jalan yang dipilih ini bukan tanpa tantangan. Pemerintahan Prabowo ke depan akan terus diuji dalam mempertahankan stabilitas yang produktif sambil memastikan mekanisme check and balances tetap berjalan optimal.
Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, media, dan partai penyeimbang seperti PDI-P menjadi penting agar proses demokrasi tetap hidup dan tidak kehilangan daya kritisnya.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari cepatnya pembangunan, tetapi juga dari terpeliharanya integritas hukum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik dalam proses bernegara.
Politik akomodatif yang dijalankan Prabowo merupakan fondasi untuk menjalankan program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada rakyat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penguatan ekonomi nasional.
Semua agenda itu memerlukan kestabilan politik dan dukungan lintas partai agar implementasinya berjalan efektif. Tanpa stabilitas, setiap kebijakan mudah terguncang oleh kepentingan politik jangka pendek.
Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan upaya untuk membangun tata kelola politik yang lebih inklusif. Pendekatan politik akomodatif memberi pesan bahwa kekuasaan dapat menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kekuatan demi kepentingan bangsa.
Langkah ini belum tentu sempurna dan masih akan diuji oleh dinamika politik di tahun-tahun mendatang. Namun arah yang ditempuh sejauh ini menunjukkan tekad Prabowo untuk menjadikan stabilitas politik sebagai fondasi kokoh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
Oleh Fathur Rochman
