MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Minangkabau baru saja mengeluarkan peringatan dini status gawat darurat untuk Provinsi Sumatera Barat. Peringatan ini berlaku untuk periode 21 hingga 27 November 2025, menyusul potensi peningkatan signifikan bencana hidrometeorologi yang mengancam 14 kabupaten dan kota secara serentak.
Peringatan ini dikeluarkan setelah melihat dinamika atmosfer yang sedang terjadi. Penyebab utamanya adalah penguatan Monsun Asia yang mendorong massa udara lembap dalam skala besar dari Samudra Hindia menuju daratan. Udara lembap ini kemudian “dihadang” oleh Pegunungan Bukit Barisan, memicu proses yang disebut orographic lifting—fenomena yang mendorong pembentukan awan hujan lebat secara intens.
Situasi ini semakin diperparah oleh dua fenomena lain, yaitu Indian Ocean Dipole (IOD) negatif dan aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan “resep” sempurna untuk cuaca ekstrem, yang meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, petir, dan kondisi jalan licin.
Keempat belas wilayah yang ditetapkan dalam status siaga penuh adalah:
1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kota Pariaman
3. Kota Padang
4. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kabupaten Sijunjung
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai
7. Kabupaten Pasaman Barat
8. Kabupaten Agam
9. Kabupaten Tanah Datar
10. Kabupaten Solok
11. Kabupaten Dharmasraya
12. Kabupaten Solok Selatan
13. Kabupaten Lima Puluh Kota
14. Serta wilayah sekitarnya yang memiliki kerawanan tinggi.
Langkah Antisipasi yang Perlu Diambil
Menyikapi ancaman ini, sejumlah langkah kesiapsiagaan direkomendasikan bagi semua pihak.
Bagi Masyarakat:
Masyarakat,khususnya yang tinggal di daerah perbukitan, lereng rawan longsor, bantaran sungai, dan cekungan, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah praktis yang dapat dilakukan adalah menyiapkan tas siaga bencana, merencanakan jalur evakuasi, serta mengamankan dokumen penting dan barang berharga. Penting juga untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru hanya melalui kanal resmi BMKG dan instansi pemerintah.
Bagi Pemerintah Daerah dan BPBD:
Pihak berwenang,melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diharapkan dapat menggencarkan sosialisasi peringatan dini hingga ke level masyarakat terdampak. Pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana, seperti sungai dan lereng curam, juga harus ditingkatkan. Selain itu, kesiapan personel, peralatan, logistik, dan sarana evakuasi harus dipastikan dalam kondisi prima untuk memungkinkan respons yang cepat. Koordinasi yang solid antara BPBD, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dan relawan kebencanaan menjadi kunci dalam menghadapi potensi darurat ini.
Laporan dan rekomendasi ini telah disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Barat, Mursalim, untuk mengingatkan semua pihak agar bersiap menghadapi periode kritis yang diprediksi akan terjadi akhir bulan ini.
