Siap Siap Masyarakat Mentawai Penerima Bansos Dari Pemerintah Harus Segera Divaksin

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menargetkan program vaksinasi harus tersentuh kepada masyarakat luas.

Pasalnya Perpres tersebut mengatur, adanya sanksi adminitrasi bagi mereka yang menolak divaksin, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan dari Pemerintah.

Read More

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok mengatakan, dalam Perpres tersebut ada ketentuan mengenai berbagai sanksi bagi penolak vaksin yang tercantum dalam Pasal 13A. Sanksi bagi masyarakat penerima bantuan dari pemerintah yang menolak divaksin, nantinya akan ada sanksi berupa sanksi adminstratif, kata Kadinsos, Senin (26/07/2021).

Sanksi tersebut menegaskan, mulai dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan serta sanksi denda, tambah Kadis.

Namun Nicholaus menyebutkan, jika penerima vaksin tidak ada kontra indikasi namun tidak mau divaksin maka sanksi tersebut berlaku.

Sanksi ini dikecualikan jika penerima vaksin tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia.

Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah Covid-19 dan memutus mata rantai dan penyebarannya, jelas Kadinsos. (Tirman/PM)

Related posts