MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Kabar gembira datang bagi puluhan ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dana segar sebesar Rp115 miliar untuk memulihkan 38 ribu UMKM yang terpuruk akibat bencana. Program ini diberi nama Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II Sumbar.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar bantuan biasa. “Kami ingin memastikan para pelaku usaha yang terdampak bencana mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Bantuan ini harus tepat sasaran, sehingga UMKM di Sumbar bisa kembali beroperasi dan berkembang,” ujarnya saat menghadiri Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Universitas Andalas, Padang, Jumat.
Bukan hanya sekadar modal, Helvi menjelaskan bahwa para penerima bantuan juga wajib mengikuti pelatihan dan pendampingan. Mulai dari literasi keuangan hingga pencatatan transaksi melalui perbankan. Tujuannya agar perkembangan usaha mereka tercatat rapi dan membuka peluang pembiayaan di masa depan.
“Kami ingin para pelaku UMKM tidak hanya mampu melewati masa pemulihan pascabencana, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk meningkatkan skala usahanya. Dengan begitu, mereka dapat mandiri, berdaya saing, dan terus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 800 pelaku UMKM terdampak bencana mengikuti pelatihan intensif. Materinya mencakup peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan, hingga akses pasar. Universitas Andalas pun dilibatkan melalui lembaga inkubator bisnis untuk memberikan pendampingan lanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, perluasan pasar, hingga pengembangan usaha.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti betapa vitalnya peran UMKM bagi masyarakat Sumbar. “Saat ini terdapat hampir 750.000 UMKM di Sumbar. Jika satu UMKM melibatkan satu keluarga, maka hampir empat juta masyarakat bergantung pada sektor ini dari total sekitar enam juta penduduk Sumbar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Terutama para pelaku UMKM yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi dan mobilitas konsumen. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menjaga akses transportasi agar tetap berfungsi saat bencana terjadi.
Mahyeldi mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat yang tidak hanya memberikan bantuan pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Pusat. Selain akses permodalan, peningkatan keterampilan dan pendampingan juga diperlukan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dan mampu menjaga keberlanjutan usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemulihan UMKM harus disertai dengan peningkatan kapasitas usaha. Jangan sampai pelaku usaha hanya kembali ke kondisi sebelum bencana. “Mereka harus mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Mahyeldi mengajak seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin. “Jangan mudah menyerah menghadapi kondisi pascabencana. Terus berinovasi dan cari peluang agar usaha dapat tumbuh dan bertahan,” pungkasnya.
