MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI — Di balik dinding-dinding bersejarah Istana Bung Hatta, Bukittinggi, suasana Jumat siang itu terasa berbeda. Para pemimpin daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat duduk melingkar. Di depan mereka, Gubernur Mahyeldi Ansharullah membuka peta besar. Bukan peta biasa, tapi peta perubahan wajah transportasi Sumbar ke depan.
Pemprov Sumbar tengah menyiapkan lompatan besar: menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT) di dua kawasan yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan masyarakat. Bukan sekadar bus biasa, tapi angkutan massal dengan standar layanan tinggi yang bakal menyambungkan wilayah-wilayah dengan mobilitas padat.
“Kita sudah bicarakan ini dengan Menteri Perhubungan, dan beliau merespons positif. Kajiannya sudah matang, tinggal eksekusi,” ujar Mahyeldi dengan nada optimis.
Ia menyebut, dua kawasan yang bakal jadi proyek percontohan adalah Palapa—julukan untuk jalur Padang, Lubuk Alung, Pariaman—dan kawasan Bukapalipatar. Nama terakhir ini memang panjang, tapi mewakili daerah yang bakal terhubung: Bukittinggi, Agam, Padang Panjang, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar. Tujuh daerah dalam satu kesatuan gerak.
Bayangkan, setiap pagi ribuan warga bergerak. Ada yang ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau sekadar jalan-jalan. Tanpa sistem angkutan yang memadai, kemacetan jadi langganan. Dengan BRT, Mahyeldi yakin, konektivitas bakal mengalir lebih lancar, ekonomi bergerak lebih cepat, dan perjalanan terasa lebih manusiawi.
“Kita ingin masyarakat nyaman, aman, dan tidak lagi bergelut dengan macet setiap hari,” tambahnya.
Namun, membangun BRT di wilayah seluas itu bukan perkara instan. Untuk Bukapalipatar, pemerintah akan memulainya dari rute yang lebih kecil dulu, yakni Trans Paliko yang melayani Payakumbuh–Lima Puluh Kota. Sementara untuk kawasan Palapa, kajiannya sudah lebih matang. Empat koridor utama disiapkan, menghubungkan Padang hingga Pariaman melewati Lubuk Alung dan Sicincin.
Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedi Diantolani, memaparkan bahwa potensi penumpang di kawasan Palapa saja bisa menyentuh angka 1,6 juta orang per tahun. Angka yang fantastis, sekaligus tantangan besar untuk menyediakan layanan prima.
“Rancangannya sudah kami susun rapi. Dukungan dari daerah-daerah sangat kami harapkan,” ujar Dedi.
Gubernur pun tak lupa mengingatkan, kolaborasi adalah kunci. Surat gubernur terkait pengembangan angkutan perkotaan sudah disiapkan sebagai modal administratif untuk mengusulkan program ini ke pemerintah pusat. Para bupati dan wali kota yang hadir pun mengangguk setuju. Rapat sore itu bukan sekadar diskusi, tapi simbol bahwa Sumbar siap bergerak bersama menuju sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan tentu saja, lebih manusiawi.
