Sidang Gugatan Sengketa Pilkades Bosua Berlangsung Alot, Kabag Hukum Pemda Mentawai: Finalnya Ada Di Tangan Bupati

Kabag Hukum Pemda Kepulauan Mentawai Serieli BW (foto kedua dari kiri) bersama Asisten Bidang Pemerintahan Sukirman, Camat Sipora Selatan Jasril dan Kapolsek saat sidang gugatan Pilkades, Kamis 01/06/2021
MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Sidang Gugatan sengketa Pilkades Bosua yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipora Selatan, berlangsung alot. Kabag Hukum Pemda Kepulauan Mentawai Serieli BW dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sukirman menjadi pemimpin sidang sengketa, Kamis (01/07/2021).

Dalam sidang Sengketa yang di ikuti oleh penggugat, P2KD, Saksi dan BPD saling mempertahankan argumen dan menjawab beberapa rentetan pertanyaan dari Kabag Hukum yang menjadi pemimpin sidang.

Read More

Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman menyebutkan, pelaksanaan Pilkades di 31 Desa telah berjalan dengan baik, namun dengan adanya gugatan harus kita selesaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita hadir disini dalam rangka implementasi pelaksanaan dari peraturan Pilkades, sepanjang adanya gugatan dari pada Cakades yang tidak menang dalam pertarungan akan di selesaikan menurut aturan yang telah ada”, ujar Sukirman di hadapan para penggugat.

Sesuai dengan aturan, kita akan mencari jalan penyelesaian terkait gugatan Pilkdes. Hasil penyelesaian sengketa, finalnya ada di tangan Bupati, ujar Sukirman.

“Kapasitas kami di sini, sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa, tidak memihak satu sama lain”, tambahnya.

Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sangat berterima kasih terhadap pelaksanaan Pilkades, selama proses tahapan tidak di temukan adanya konflik, khususnya di Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan.

Siapapun yang terpilih itulah pemimpin kita ke depan. Calon yang belum berhasil harus bersabar dan tahun depan dapat mencoba kembali. Pilkades sudah selesai mari kita bergandengan tangan untuk kemajuan Desa, tutupnya.

Sementara Kepala Bagian Hukum (Kabag) Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai Serieli BW menyebutkan, aturan dalam menyampaikan keberatan hanya di ajukan oleh calon Kepala Desa yang kalah dalam pertarungan, dalam masa sanggah kurun waktu selama tiga hari setelah penetapan.

“Ada dua Sengketa Pilkades di Sipora Selatan salah satunya Desa Bosua dan Beriulou. Dan kita di sini akan menyelesaikan semua keluhan keluhan yang masuk dalam surat gugatan yang di tujukan kepada bupati”, ujar Serieli BW.

Surat tersebut berbunyi bahwa di TPS 4 Dusun Sao harus di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena ada beberapa surat suara yang menyalai aturan atau tidak sah.

Kabag Hukum Serieli BW menjabarkan beberapa item gugatan 4 calon Cakades dan tim salah satunya,

1. KPPS dan P2KD tidak menerima surat mandat saksi Cakades nomor urut 3 dan nomor urut 5 di TPS 4 Dusun Sao
2. Kartu suara sah di anggap sah
3. Di TPS 4 Dusun Sao yang memilih hanya beberapa orang saja sesuai yang di tanda tangani di daftar hadir, sementara hasil perhitungan dengan jumlah suara 271 (Perbup nomor 6 tahun 2021).
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS
5. Adanya kampanye di masa tenang oleh tim Cakades nomor urut 1 dengan bukti terlampir (Perbup nomor 1 tahun 2021)
6. Adanya perbedaan perhitungan suara dari KPPS TPS 4 Dusun Sao dengan hasil rekapitulasi di tingkat P2KD
7. Dan pada saat perhitungan suara di tingkat P2KD tanggal 17 Juni 2021 di kantor Desa Bosua, pihak BPD terlibat. Inilah beberapa sanggahan 4 Cakades yang menyatakan keberatannya menginginkan Pemilihan Suara Ulang di TPS 4 Dusun Sao.

Kabag Hukum menyebutkan, walaupun hari ini kita sudah memfasilitasi sengketa Pilkades, keputusan hasil akhirnya ada di tangan Bupati yang punya wewenang tertinggi menurut aturan yang berlaku. Apakah nantinya akan di adakan Pemilihan ulang, Sebut Serieli BW. (Tirman)

Related posts