MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Ruang Rapat Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan nyaris memanas, Rabu (14/1/2026) sore. Anggota DPR RI Rahmat Saleh dari Fraksi PKS melontarkan tuduhan serius: data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Bahkan, ia menyebut ada indikasi manipulasi data yang bisa merugikan korban bencana.
Rapat kerja yang menghadirkan tiga menteri sekaligus—Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan—itu seharusnya berjalan sebagai forum koordinasi pemulihan pascabencana. Namun, yang terjadi justru sesi pembongkaran ketidakakuratan data yang mengejutkan.
## Pujian di Awal, Kritik Pedas Menyusul
Rahmat memulai dengan nada diplomatis. Ia mengapresiasi langkah cepat para menteri yang turun langsung ke lokasi bencana dan memberikan bantuan darurat berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat terdampak.
“Pertama kami mengapresiasi para menteri yang sudah turun langsung ke daerah bencana dan melakukan aksi-aksi tanggap darurat. Bantuan beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar legislator asal Sumatera Barat itu.
Namun, pujian tersebut hanya berlangsung sebentar. Rahmat kemudian mengubah nadanya menjadi lebih tegas ketika membahas inti persoalan: ketepatan data kerusakan yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan.
## “Saya Bisa Pastikan, Data Ini Tidak Sesuai Fakta”
Dengan tegas, Rahmat menyatakan bahwa data yang disampaikan tim kementerian mengandung kesalahan fatal. Ia bahkan berani memastikan—meskipun dengan tetap menjaga kesopanan—bahwa data tersebut tidak akurat.
“Saya bisa pastikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim kementerian, data yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dan efek dari data yang tidak akurat adalah salah dalam memprediksi anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya dengan nada yang penuh penekanan.
Kritik tajam ini bukan tanpa bukti. Rahmat langsung memberikan contoh konkret yang membuat ruangan terhenyak: kasus Sumatera Barat.
Di sinilah poin paling kontroversial dari pemaparan Rahmat. Ia mengungkap bahwa dalam data resmi yang disampaikan pemerintah, sejumlah bendungan dan jaringan irigasi di Sumatera Barat tercatat tidak mengalami kerusakan sama sekali. Angka nol besar tertera di kolom kerusakan.
“Di data yang disampaikan, irigasi dan bendungan tercatat nol rusak. Ini tidak sesuai fakta. Bendungan Gunung Nago dan puluhan irigasi lainnya rusak, tetapi tidak tercantum,” ungkap Rahmat dengan nada kecewa.
Pernyataan ini sontak mengundang keheranan. Bagaimana mungkin bendungan dan puluhan jaringan irigasi yang nyata-nyata rusak tidak masuk dalam catatan resmi pemerintah? Pertanyaan ini menggantung di ruangan dan menuntut penjelasan dari para menteri yang hadir.
Dampak dari kesalahan data ini ternyata tidak main-main. Rahmat memaparkan bahwa berdasarkan laporan pemerintah daerah Sumatera Barat, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di provinsi tersebut saja diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun.
Bandingkan dengan proyeksi anggaran yang disiapkan pemerintah pusat: hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Artinya, ada selisih yang sangat signifikan—hampir Rp600 miliar—yang berpotensi membuat upaya pemulihan tidak maksimal.
“Kalau hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, menurut kami itu belum mencukupi,” kata Rahmat dengan tegas.
Angka Rp1,4 triliun yang dianggap tidak mencukupi itu bahkan belum memperhitungkan kondisi riil kerusakan yang sebenarnya terjadi. Jika data diperbaiki dan semua kerusakan dimasukkan, bisa jadi kebutuhan anggarannya akan jauh lebih besar lagi.
Menghadapi situasi ini, Komisi IV DPR RI tidak tinggal diam. Mereka mendorong pemerintah untuk segera melakukan dua hal krusial: verifikasi ulang data kerusakan dan sinkronisasi dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
“Kami mendorong pemerintah segera melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun dengan tepat,” tegas Rahmat.
Langkah ini dinilai mendesak karena waktu terus berjalan, sementara korban bencana membutuhkan kepastian kapan pemulihan akan dimulai. Data yang akurat menjadi fondasi bagi seluruh tahapan pemulihan—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan.
Kontroversi data ini menjadi isu serius bukan hanya dari sisi teknis anggaran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat korban bencana tentu bertanya-tanya: jika data saja tidak akurat, bagaimana mereka bisa yakin bahwa bantuan pemulihan akan sampai dengan tepat?
Kasus ini juga memicu pertanyaan lebih luas tentang mekanisme pengumpulan data pascabencana di Indonesia. Apakah ada koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah? Ataukah ada faktor lain yang menyebabkan data menjadi tidak sinkron?
Rapat kerja hari itu berakhir dengan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Para menteri diminta memberikan klarifikasi dan menyusun rencana perbaikan data dalam waktu dekat.
Sementara itu, masyarakat korban bencana di Sumatera Barat dan provinsi lainnya masih menunggu. Mereka berharap perdebatan data di ruang rapat parlemen ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar menghasilkan solusi nyata untuk pemulihan kehidupan mereka yang telah hancur diterjang bencana.
“Data yang salah bukan cuma angka di kertas. Itu nyawa dan masa depan ribuan keluarga yang terdampak,” tegas Rahmat Saleh menutup pernyataannya, meninggalkan pesan yang bergema di seluruh ruangan.
