MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih Anugerah Adinata Syariah 2025 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atas keberhasilannya dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam acara penganugerahan yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini sejalan dengan karakteristik dan nilai-nilai budaya masyarakat Sumbar yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip syariah.
> “Alhamdulillah, Sumbar kembali mendapat kepercayaan meraih Anugerah Adinata Syariah. Ini sangat sesuai dengan identitas dan budaya masyarakat kami,” ujar Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Ia menambahkan, penghargaan serupa juga telah diraih pada tahun sebelumnya, yang menjadi indikator kuat atas komitmen berkelanjutan Pemprov Sumbar dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Pemerintah daerah, kata Mahyeldi, terus meningkatkan kontribusi sektor ekonomi syariah setiap tahunnya.
Meski meraih penghargaan dua tahun berturut-turut, Mahyeldi menegaskan bahwa Pemprov tidak akan berhenti berinovasi. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi tentang ekonomi syariah, tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan pendidikan.
> “Kami akan terus gencar melakukan sosialisasi, termasuk kepada generasi muda di sekolah. Dukungan dari kalangan milenial semakin memperkuat semangat kami,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Ia berharap Anugerah Adinata Syariah dapat menjadi pemacu semangat daerah untuk terus menggali potensi ekonomi syariah masing-masing.
> “Melalui penghargaan ini, kami ingin memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah agar Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah global,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS, Dedi Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di 31 provinsi. Ia menargetkan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 38 provinsi dalam waktu dekat.
> “Kami sedang menyusun Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025–2029, didukung regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara luas,” ujarnya.
Selain Gubernur Sumbar, penghargaan juga diberikan kepada Pimpinan DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi legislatif daerah dalam penguatan ekonomi syariah di Sumatera Barat.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, yang dikenal sebagai tokoh sentral ekonomi syariah nasional, serta Menteri BUMN Erick Thohir. (adpsb/bud)
