MINANGKABAUNEWS.com, PADANG –Prestasi gemilang ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di akhir tahun 2025. Kinerja penanganan bencana dan pengelolaan keuangan daerah mendapat sorotan dan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD TA 2025 secara daring, Selasa (24/12), Tito menyebut Sumbar termasuk yang terbaik dalam dua aspek krusial tersebut. Ia memuji koordinasi lintas sektor penanganan darurat bencana yang berjalan efektif, memastikan bantuan kebutuhan dasar korban tersalurkan cepat.
“Secara persentase, kinerja APBD Sumbar bagus. Termasuk dalam penanganan bencana, Sumbar juga menunjukkan kinerja positif,” ungkap Mendagri.
Catatan Anggaran yang Mengesankan
Sorotan utama tertuju padapengelolaan APBD Sumbar. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Sumbar mencapai 85,58% dari total pagu Rp6.242 triliun. Capaian ini membawa Sumbar menduduki peringkat tiga nasional untuk realisasi belanja daerah tingkat provinsi, hanya di bawah Jawa Barat dan Kepulauan Riau.
Di sisi pendapatan, Sumbar juga tak kalah solid. Realisasi pendapatan daerah tercatat 93,32%, menembus target Rp6.126 triliun. Angka ini melampaui rata-rata nasional (89,31%) dan menempatkan Sumbar di 10 besar terbaik di Indonesia.
Dampak Positif bagi Perekonomian
Tito menekankan,belanja pemerintah daerah yang tinggi memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian. Belanja tersebut mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor swasta, yang kontribusinya melebihi 50% dalam pertumbuhan ekonomi.
Menyambut apresiasi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengucap syukur. Ia menegaskan prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, dari pelaksanaan APBD tahun 2025 ini, kita termasuk yang baik,” ujar Mahyeldi.
Untuk mempertahankan momentum, Mahyeldi berkomitmen mempercepat pelaksanaan APBD 2026. Proses tender sejumlah kegiatan akan dimulai lebih awal, sekitar Januari-Februari, melalui skema lelang dini. Langkah ini diambil seiring fokus ke depan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
“Kita perlu cepat karena fokus tahun 2026 adalah pemulihan infrastruktur terdampak bencana,” pungkas Gubernur.
Apresiasi ini menjadi pengakuan kinerja konkret Sumbar dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan responsif dalam menghadapi situasi darurat.
