MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Sumatera Barat menangguk untung besar. Kementerian Sosial menggelontorkan dana lebih dari Rp500 miliar untuk membangun Sekolah Rakyat di Bumi Minang.
Pengumuman itu disampaikan langsung dalam pertemuan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Rapat empat jam itu mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tak pelit memuji. Ia menyebut Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy sebagai “wakil gubernur revolusioner dan progresif.”
“Beliau sangat proaktif memperjuangkan percepatan pembangunan pendidikan,” kata Agus di depan peserta rapat.
Vasko hadir bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. Mereka membawa kabar gembira: Dharmasraya siap jadi lokasi tahap pertama.
Kabupaten di pinggir Sumbar itu sudah melengkapi semua syarat. Bahkan lahan sudah disiapkan di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung. Lokasinya milik Kementerian PUPR.
Dana untuk Dharmasraya saja mencapai lebih dari Rp200 miliar. Tender dijadwalkan bergulir tahun ini juga.
Selain Dharmasraya, Kabupaten Solok juga kebagian jatah. Dua Sekolah Rakyat Rintisan yang sudah ada akan diubah jadi sekolah permanen.
Konsep Sekolah Rakyat cukup ambisius. Satu kompleks memadukan SD, SMP, dan SMA. Lengkap dengan asrama dan makan gratis. Target: 1.000 murid dari keluarga miskin.
“Ini untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan,” ujar Agus menyampaikan pesan Presiden.
Vasko mengaku bangga Sumbar dipercaya pusat. Ia janji mengawal pembangunan agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Bupati Annisa melihat dampak lebih jauh. “Ini bukan cuma soal sekolah. Ada efek ekonomi ke masyarakat sekitar,” katanya.
Ia menambahkan, daerah seperti Dharmasraya sangat butuh fasilitas ini. Bimbingan belajar dan akses pendidikan tambahan hampir tak ada di sana.
Program Sekolah Rakyat memang jadi prioritas nasional. Anak-anak dari keluarga paling miskin dapat sekolah tanpa biaya sepeser pun. Semua ditanggung negara lewat beasiswa penuh.
Dengan dua kabupaten jadi percontohan, Sumbar kini jadi daerah prioritas nasional untuk program pendidikan anti-kemiskinan ini.
