Limapuluh Kota, Sumatera Barat – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan program Desa Devisa di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai bagian dari strategi mendorong petani gambir lokal naik kelas menjadi eksportir. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar dan didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Tujuan utamanya bukan sekadar meningkatkan produksi, tapi menjadikan pelaku usaha gambir lokal mampu bersaing di pasar global,” ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat peluncuran program di Kantor Bupati Limapuluh Kota, Selasa (29/7).
Limapuluh Kota menyumbang sekitar 90 persen dari total ekspor gambir nasional. Namun, dari sekitar 100.000 petani yang tersebar di 35 nagari dan 8 kecamatan, sebagian besar masih bergantung pada penjualan bahan mentah dengan margin rendah.
“Program ini menjadi momentum untuk mengubah struktur ekonomi petani. Kita dorong mereka memperoleh nilai tambah lebih besar,” kata Bupati Safni Sikumbang.
Produksi gambir di wilayah tersebut mencapai 9.000 ton per tahun. Namun, lemahnya akses ke pembiayaan, pasar, dan teknologi menjadi tantangan utama yang coba dijawab melalui pendekatan terintegrasi: hulu, tengah, dan hilir.
Menurut Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, program ini fokus pada penguatan kapasitas teknis petani di tingkat hulu, kelembagaan dan kemitraan di tingkat tengah, serta fasilitasi pembiayaan dan akses ekspor di tingkat hilir.
“Kami ingin membangun ekosistem ekspor yang berkelanjutan berbasis potensi lokal, dengan melibatkan semua pihak dari pusat hingga desa,” tegas Dody.
Inisiatif ini juga mencerminkan pergeseran strategi pemerintah daerah dari komoditas mentah ke produk bernilai tambah ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
