Sumbar Percepat Rehabilitasi Jalan Payakumbuh–Lintau, Proyek Capai 50%

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, LIMAPULUH KOTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat perbaikan jalan penghubung strategis antara Kota Payakumbuh dan Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Hingga pekan kedua Juli 2025, progres rehabilitasi jalan sepanjang 1,3 kilometer telah mencapai 50 persen.

Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu mengusung sistem pengerasan beton (rigid pavement) dengan total anggaran lebih dari Rp12,3 miliar. Ditargetkan rampung dalam 180 hari kerja, pembangunan ini dijadwalkan selesai pada awal September 2025.

“Alhamdulillah, keresahan masyarakat akhirnya dijawab dengan aksi nyata,” kata Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo, Wali Nagari Labuah Gunuang, saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (8/7). Ia menekankan bahwa proyek ini tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal rasa aman dan kelancaran aktivitas warga.

Sejumlah ruas sudah dapat dilalui kendaraan meski masih menerapkan sistem buka-tutup. Kondisi jalan sebelumnya sempat menjadi sorotan karena rusak parah sejak 2016, menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan perbukitan ini.

“Warga sangat bersyukur. Ini bukan sekadar kenyamanan jalan, tapi masa depan anak-anak kami juga,” ujar Eva Maria Dirbas, Kasi Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Ia menyebut jalan ini vital bagi akses pendidikan dan distribusi barang.

Sentimen positif juga datang dari kalangan masyarakat. Rilson Dt. Mangguang, tokoh setempat, menyebut proyek ini sebagai simbol hadirnya negara di tengah rakyat. “Kami berharap ini berlanjut hingga ke perbatasan Tanah Datar. Masih banyak titik yang butuh perhatian,” ujarnya.

Budi Margana, yang sebelumnya aktif dalam protes warga, kini menyatakan kepuasannya. “Lubang sudah tertutup, debu hilang, jalan lancar. Kami akhirnya bisa bernapas lega,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sumbar sebelumnya menjadikan rehabilitasi jalur Payakumbuh–Sitangkai sebagai prioritas dalam program pemulihan infrastruktur daerah 2025, menyusul masukan dari warga dan pemangku kepentingan lokal.

Related posts