MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Sumatera Barat memang tak pernah lepas dari bayang-bayang bencana. Mulai dari gempa, banjir, longsor, hingga tsunami, hampir semua jenis bencana berpotensi terjadi di provinsi ini. Tak heran jika Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, menyebut daerahnya sebagai “Supermarket Bencana”.
Karena itu, Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan mutu kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyempurnakan aplikasi data bencana terintegrasi bernama Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (Sapilin).
Upaya itu membawa Arry Yuswandi terbang ke Jakarta. Ia melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kedatangannya disambut langsung oleh Dirjen Linjamsos, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom, beserta sejumlah anggota Tim Pokja lingkup Ditjen Linjamsos, Kamis (24/09/2026).
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sapilin,” ujar Arry, didampingi pejabat dari Dinas Sosial dan BPBD Sumbar.
Arry menjelaskan, Sumbar sebenarnya sudah memiliki dasbor data kebencanaan terintegrasi. Namun, menurutnya, masih ada celah yang perlu ditutup. Sapilin diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan data yang cepat, akurat, dan terpadu.
“Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” kata Arry.
Dukungan yang diminta pun cukup luas. Mulai dari pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), penyediaan hingga pendistribusian logistik bencana, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Tagana, bantuan uang duka bagi keluarga terdampak, hingga bantuan untuk pemulihan ekonomi keluarga korban bencana.
Menanggapi hal itu, Dirjen Linjamsos Agus Zainal Arifin menekankan pentingnya peta rawan bencana. Ia bahkan mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan wajib memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana, atau yang biasa disebut zona hijau.
“Beliau juga menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” pungkas Arry. (rel)
