Survei Mahasiswa KKN Unand: Pendapatan UMKM di Sumbar Anjlok 80% Selama PPKM

  • Whatsapp
kkn unand
Survei yang dilakukan mahasiswa KKN Unand ke salah satu UMKM di Kelurahan Silaing Bawah.

Oleh: Muhammad Fikri Arsalan dan Ferdinal

Meskipun bertujuan baik untuk menekan penyebaran COVID 19, PPKM cukup berdampak buruk pada UMKM yang berperann penting dalam menggerakkan perekonomian kota Padang Panjang. Hal ini juga didasari dari kegiatan survei yang dilakukan mahasiswa KKN Unand terkhususnya yang mengabdi di kelurahan Silaing Bawah. Aditya Kusuma (Ketua Kelompok Mahasiswa KKN) mengatakan, “Hasil survei memperlihatkan bahwa omzet atau pendapatan UMKM yang berada di sepanjang jalan utama Padang Panjang Barat itu mengalami penurunan yang besar dari kisaran 40% – 80%. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan penurunan pendapatan yang terjadi pada masa PSBB yang berada di kisaran 30% – 60%.”

Read More

Dari hasil survei, penyebab utama dari penurunan ini terjadi akibat adanya pembatasan jam buka usaha dan penutupan jalan yang mengakibatkan kurangnya jumlah konsumen yang datang dari luar kota. Seperti yang telah dikatakan oleh Pris Kurniawati selaku pemilik usaha kulit yang bernama MINANG KAYO, beliau mengatakan, “Dengan adanya PPKM usaha saya mengalami kemerosotan pendapatan, sebab konsumen saya yang biasanya adalah para wisatawan dari luar kota Padang Panjang dengan adanya PPKM semua wisata pun tutup dan saya nyaris tidak ada satupun konsumen hampir 1 minggu ini.”

Mestinya selain memberlakukan aturan PPKM, pemerintah dan aparat setempat sebaiknya lebih bijaksana dalam memberikan solusi kepada UMKM. Selain itu dengan adanya batas waktu dalam membuka usaha juga membuat UMKM menjadi tertekan. Banyak dari mereka yang digusur paksa jika sudah melewati batas waktu yang bahkan mereka sendiri mengalami kekurangan konsumen pada hari tersebut.

Tak mengherankan bagi beberapa UMKM menolak aturan PPKM dan terjadinya perselisihan dengan aparat. Jikapun ada kerumunan yang terjadi disekitar UMKM, bukan UMKM yang harus ditutup tapi pelanggan yang berkerumun tersebutlah yang harus di bubarkan.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sendiri telah dilaksanakan di kota Padang Panjang semenjak tanggal 12 Juli 2021. PPKM di lakukan dalam rentang dari tanggal 12 Juli sampai 20 Juli 2021 dan berkemungkinan adanya waktu perpanjangan. Untuk kota Padang Panjang sendiri termasuk kedalam salah satu kota yang melakukan PPKM darurat bersama dengan Padang dan Bukittinggi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah bagi pemerintah untuk menekan jumlah kerumunan dalam rangka pencegahan pandemi COVID 19. Pemerintah berharap dengan adanya PPKM penyebaran COVID 19 dapat ditekan dan tidak adanya cluster COVID 19 di kota Padang Panjang.

Dalam hal ini terkhususnya di kelurahan Silaing Bawah Padang Panjang, pihak kelurahan tak tinggal diam dalam membantu UMKM-UMKM yang terdampak oleh PPKM. Bantuan yang dilakukan dapat berupa BLT dan berbagai pelatihan yang dicanangkan guna untuk memperkuat keadaan UMKM yang diharapkan mendapat pendapatan yang layak kembali.

Pihak kelurahan juga turut membantu proses pemasaran dari UMKM yang ada di sekitaran Silaing bawah dengan melakukan kerja sama dengan pihak Koperindag kota Padang Panjang bagian UMKM. Hal ini disampaikan langsung oleh Dedi Adrian, SH selaku bapak Lurah kelurahan Silaing Bawah, “Pihak kelurahan telah bekerjasama dengan pihak Koperindag dalam pemasaran produk-produk UMKM lokal dan memasukkan produk-produk lokal tersebut di perlobaan JAMBORE yang di adakan untuk kader PKK. Hal ini tentunya sudah menjadi salah satu strategi promosi kami untuk memperkenalkan produk UMKM lokal kami.” kutipnya.

/* Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Andalas

Related posts