MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Ketua bersama anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi didampingi Wakil Ketua, Zulhamdi Nova Candra IB, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi untuk bersilaturahmi, sekaligus mencari informasi dan mengetahui kondisi RSUD Bukittinggi saat ini, Senin (3/2/2025).
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bukittinggi, Amrizal, mengatakan tujuan kunjungan ke RSUD Kota Bukittinggi ini, untuk mengetahui program-program, kebutuhan atau kendala yang ada di sini.
“Kami menerima informasi adanya kendala yang dihadapi RSUD Kota Bukittinggi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dokter, fasilitas atau sarana prasarana, dan sebagainya.”
“Komisi 2 menampung seluruh aspirasi dari jajaran RSUD Kota Bukittinggi. Kami juga menjalankan fungsi kedewanan termasuk fungsi pengawasan,” kata Amrizal.
“Semoga, RSUD Bukittinggi bisa lebih baik ke depannya. Selama ini, kita di Komisi 2 tidak tahu kendala yang dihadapi mitra kerja. Dalam momentum ini, mitra kerja bisa sharing informasi bersama Komisi 2 DPRD,“ tukuknya.
Amrizal menambahkan pelayanan kesehatan ini merupakan pelayanan dasar yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, pelayanan ini menyangkut masyarakat atau hajat hidup orang banyak.
Kunjungan Komisi 2 DPRD Kota Bukittinggi tersebut juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Zulhamdi Nova Candra IB, Anggota Komisi 2 Andi Putra, Hj.Elfianis dan Dewi Anggraini dan dihadiri Kepala DinasKesehatan Kota Bukittinggi Linda Faroza.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Bukittinggi, dr.Muryani Dhatri, M.Kes, menyampaikan RSUD Kota Bukittinggi yang diresmikan 18 Januari 2021 hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun.
Rumah sakit Tipe C memiliki 328 tenaga kerja, termasuk PNS dan tenaga outsourcing. dan mempunyai 100 tempat tidur tapi tidak termasuk IGD.
“RSUD Kota Bukittinggi memakai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Namun, harus tetap didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”
“Walau kita sudah BLUD, bukan berarti bisa hidup sendiri. Kita masih harus ditopang APBD. Pendapatan kita Rp11,9 miliar. Jumlah ini belum cukup untuk berdiri sendiri,” sebut dr.Muryani.
Dia menambahkan rumah sakit yang telah beroperasi selama 4 tahun tersebut, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian finansial.
Meskipun telah menerapkan pola pengelolaan keuangan yang efisien, pendapatan yang diperoleh masih jauh dari cukup, sehingga dukungan dari APBD sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan.
“Kita masih melekat ke Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, maka dari itu mencoba melakukan terobosan untuk peningkatan pelayanan, sedangkan untuk dokter spesialis kita masih berstatus kontrak dan butuh tambahan ruangan, kekurangan biaya pemeliharaan, dan tidak dapat DAK tahun 2025 karena persoalan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS),” ungkapnya.
RSUD Kota Bukittinggi, kata Muryani, harus menyiapkan dukungan ruangan untuk pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU).
“Seluruh alat canggih didrop dari Kementerian Kesehatan RI,” terang Muryani didampingi jajaran RSUD Kota Bukittinggi itu. (Humas DPRD)
