MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Sumbar untuk memaksimalkan keberadaan Geoportal Mandiri Sumbar sebagai basis organisasi data dan informasi. Langkah ini dipandang sangat penting untuk mendukung kebijakan satu peta (one map policy) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
Penekanan itu disampaikan Mahyeldi saat digelarnya Sosialisasi Pengembangan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin (29/07/2024). Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas BMCKTR Sumbar, dan dihadiri oleh seluruh OPD se-Sumbar.
“Segala upaya untuk menyatukan, itu perlu kita lakukan dengan serius. Termasuk dalam hal peta dan data. Percayalah, dengan adanya kesatuan data dan peta di seluruh OPD, maka ini akan makin memudahkan kita dalam mengambil kebijakan,” kata Mahyeldi dalam arahannya.
Oleh karena itu, sambung Mahyeldi, setiap OPD terkait harus mengoptimalkan keberadaan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini sudah terbangun akan tetapi belum maksimal dalam hal pertumbuhan datanya. Mahyeldi pun meminta, agar setiap Kepala OPD menugaskan pegawai yang betul-betul kompeten sebagai operator pada geoportal mandiri tersebut.
“Kunci soal data ini ada di operatornya. Kita sudah mengembangkan Geoportal Mandiri, tapi data dan informasinya belum bertumbuh secara maksimal. Ruangnya sudah ada, datanya belum bertumbuh, karena memang tidak banyak OPD yang menginput data ke sana,” ujar Mahyeldi lagi.
Geoportal Mandiri sendiri bertujuan untuk menciptakan sistem informasi geospasial tematik yang memiliki satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. Melalui sosialisasi kali ini, diharapkan para peserta dapat memahami dan mengoperasionalkan data dan informasi geospasial, serta meningkatkan jumlah data tersebut dalam sistem Geoportal Mandiri Sumbar.
“Tujuan geoportal ini adalah tersedianya data yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat berujung pada efisiensi. Sehingga, banyak anggaran yang bisa dialihkan untuk kebutuhan langsung masyarakat. Satu basis data akan memudahkan kita untuk berangkat dari pemahaman yang sama. Saya minta tahun ini geoportal mandiri ini dirapikan dan disempurnakan penggunaannya,” ujar Mahyeldi mengakhiri. (adpsb/isq)
[31/7 21.06] Ari: *Gubernur Mahyeldi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2024 ke DPRD, Total Perubahan Rp7,057 Triliun*
PADANG—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan nota pengantar Ranperda Perubahan APBD Sumbar tahun 2024 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Rabu (31/07/2024). Dalam gambaran umum rancangan disampaikan, total perubahan APBD Sumbar 2024 senilai Rp7,057 triliun, mengalami kenaikan Rp220,01 miliar dari APBD awal senilai Rp6,837 triliun.
“Sebagaimana disampaikan saat penetapan KUA-PPAS 2025 dan KUPA-PPAS 2024 yang lalu, kita menyadari APBD 2024 dalam kondisi yang tidak mudah. Namun di lain sisi, kita butuh alokasi anggaran belanja yang cukup besar untuk program prioritas. Selain itu, fiskal kita juga terbatas untuk mendanai program prioritas itu dengan optimal,” ujar Mahyeldi mengawali penyampaiannya.
Meski demikian, sambung Mahyeldi, Pemprov Sumbar terus berupaya maksimal untuk mengakomodir kewajiban, agar seluruh urusan pemerintahan dapat terlaksana dengan optimal, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, begitu pun dengan urusan pilihan.
“Dapat kami sampaikan, perubahan APBD kita tahun ini Rp7,057 triliun. Naik Rp220,01 miliar dari APBD awal senilai Rp6,837 triliun. Selain itu, kapasitas fiskal pada perubahan ini mengalami defisit Rp160,447 miliar. Defisit itu kemudian akan ditutupi dengan pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun lalu senilai Rp180,447 miliar,” sambung Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian merincikan, kebijakan dalam Perubahan APBD 2024 terdiri dari, pendapatan daerah yang ditargetkan senilai Rp6,877 triliun, atau meningkat 4,42 persen dari target awal APBD senilai Rp6,586 triliun. Target itu terdiri dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3,394 triliun, target Pendapatan Transfer Rp3,453 triliun, dan Target Pendapatan Lain-Lain Rp29,870 miliar.
Kemudian untuk belanja daerah, Mahyeldi menyebutkan dalam Ranperda Perubahan APBD 2024 belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,037 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi Rp4,726 triliun, Belanja Modal Rp863,499 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp29,333 miliar, dan Belanja Transfer Direncanakan senilai Rp1,418 triliun.
“Ada pun terkait pembiayaan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2024, penerimaannya dialokasikan melalui SILPA tahun 2023 sebesar Rp180,447 miliar,” ucap Mahyeldi lagi.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan fisik nota pengantar perubahan APBD 2024 dari Gubernur Mahyeldi kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar. Paripurna diikuti oleh sejumlah Anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar Hansastri, para Asisten di lingkup Setdaprov Sumbar, serta para Pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb/isq)
