Terkait Polemik Perwako 40/41, Begini Penjelasan Wako Erman Safar

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI -Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengadakan jumpa pers dengan awak media terkait polemik Perwako 40/41 bertempat di Rumah Dinas Walikota Belakang Balok Kota Bukittinggi. Jum’at (6/8/2021).

Pasangan Erman Safar – Marfendi setelah menjabat hampir enam bulan, menjadi Walikota Bukittinggi, mulai menunaikan salah satu janji politiknya, yakni dengan mengumumkan pencabutan Peraturan Walikota (Perwako) 40/41 tahun 2018. Intinya dengan adanya Perwako yang baru, sehingga Perwako lama tidak berlaku lagi.

Read More

Dalam acara tersebut, tampak hadiri Wakil Walikota, Marfendi, Plt Kadis Pasar dan UKM, Isra Yonza, Kabag Humas, Yulman dan dua orang anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Dalam keterangan yang dibacakan oleh Wako Erman Safar, Pemerintah Kota Bukittinggi mengundangkan penetapan; Pertama. perwako tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang mencabut perwako Bukittinggi nomor 40 tahun 2018. Berikutnya tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar yang mencabut perwako Bukittinggi nomor 41 tahun 2018.

Dengan pengundangan kedua Perwako tersebut, maka Pemko Bukittinggi telah meringankan beban, menjawab keresahan dan penderitaan masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian khususnya perdagangan.

Dasar kebijakan Pemko Bukittinggi melakukan pencabutan Perwako tersebut, yakni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, sebenarnya sudah mengalami inflasi sejak tahun 2018 sampai meningkat tahun 2020.

Selanjutnya yang kedua, mengenai kenaikan retribusi pada Perwako nomor 40 tahun 2018 dari tarif awal pada Perda nomor 15 tahun 2013, payung hukumnya tidak memiliki dasar yang jelas. Ketiga, tarif retribusi harus ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

“Harapan kita selaku walikota yang selalu berkewajiban menjalankan roda pemerintahan dan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memenuhi azas-azas umum dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” terang Erman.

Terkait keterlembatan pencabutan perwako itu sendiri sesuai dengan janji awal, dijelaskan Erman Safar selaku Waloikota, semenjak dilantik, kalau proses pencabutan itu pada prinsipnya sudah dimulai dan prosesnya memakan waktu yang cukup lama.

“Dalam dua hari ke depan, Perwako ini akan kami tandatangani sekaligus dan nomornya juga sudah kita dapatkan.Kemudian untuk penurunan tarif itu sebenarnya bervariasi, dengan nilai kisaranya 30 persen,” tutup Walikota Bukittinggi ini.

Related posts