Terkesan Pembiaran, Hutan Pinus Reboisasi di Nagari Sitapa Nyaris Gundul Ditebangi

  • Whatsapp
Konsisi hutan pinus reboisasi di Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Padang Panjang (Sitapa) yang kini nyaris gundul. (Foto: Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Hutan pinus reboisasi tahun 1973 dan tahun 1980 di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padangpanjang (Sitapa), Kecamatan Luak, Limapuluh Kota kini nyaris gundul ditebangi. Aksi ini terjadi akibat belum adanya aturan hukum untuk pelarangan penebangan hutan pinus di nagari setempat.

Mengingat, hutan pinus yang berada di perbukitan hanya bertstus hutan rakyat atau berada di lahan adat (ulayat). Akibatnya, aksi pembalakan hutan di kawasan setempat terkesan dilakukan pembiaran karena tidak bisa dibendung oleh aparat nagari.

Read More

Berada di kemiringan perbukitan dengan sawah ladang serta pemukiman di sekitarnya, kawasan bukit pinus yang memanjang dan berada di tiga titik perbukitan di nagari yang dikenal dengan nama Sitapa ini dinilai sangat beresiko untuk kerusakan lingkungan.

Pemerintah nagari Sitapa bersama tokoh masyarakat setempat memastikan sudah lama melakukan pencegahan terhadap aksi penebangan hutan, karena dinilai dapat merusak ekosistem alam. Karena, sampai kini kawasan hijau di kawasan setempat kini sudah tidak lagi asri.

“Kita akui, penebangan hutan pinus ini memang sudah lama jadi polemik di nagari kami. Setiap hari, suara cinsaw meraung menumbangkan kayu pinus. Persoalannya, dasar hukum yang akan jadi acuannya tak kunjung ditemukan, sehingga sanksi pelarangan tak bisa dilakukan secara hukum, ” kata walinagari Sitapa, Nofrizal, dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/10) kemarin.

Wali Nagari mengakui, banyak masyarakat yang resah dengan aksi penebangan hutan yang terjadi hampir setiap hari di Sitapa. Terlebih, kondisi geografis nagari berada di lereng perbukitan sehingga bisa saja berpotensi terjadi bencana alam jika kelestarian hutan terganggu.

Pemerintah Nagari bersama tokoh masyarakat, katanya, juga sudah berupaya memberikan pelarangan kepada masyarakat supaya tidak melakukan penebangan. Termasuk melakukan upaya mediasi, karena upaya perambahan hutan telah menimbulkan perselisihan antar warga.

Tidak hanya dampak lingkungan, aksi pembalakan berpotensi besar terjadi konflik horizontal antar masyarakat. Tokoh masyarakat Nagari Sitapa, S Datuak Marajo Nan Hitam kepada media mengaku, sangat menyayangkan terus masifnya aksi penebangan hutan pinus di sejumlah perbukitan di nagari Sitapa.

“Kami sebenarnya sudah geram akibat ulah tindakan penebangan yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Kayu Pinus berkualitas tinggi untuk kebutuhan perabotan, ditebang dan dibabat untuk kepentingan pribadi,” sebut S Datuak Marajo Nan Hitam.

Padahal, menurutnya, jika dilestarikan pohon-pohon Pinus yang ada akan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) untuk kesejahteraan masyarakat nagari dengan cara penyadapan getah yang dimiliki.

Ombudsman Minta Pemda Tanggapi Keluhan Masyarakat

Mendapatkan informasi adanya upaya masyarakat untuk menjaga  kelestarian hutan yang belum menjadi perhatian sepenuhnya dari pemerintah, Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Yefri Heriani menyayangkan pemerintah yang belum responsif.

“Masyarakat bisa memulainya dengan menyampaikan keluhan kepada pemerintah dengan tujuan instansi terkait. Jika hal ini ,tidak ditanggapi dan tidak mendapatkan solusi yang semestinya, silahkan laporkan secara tertulis kepada Ombudsman,” kata Yefri Heriani, dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/10) kemarin.

Tentunya niat baik masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk kepentingan bersama,harus didukung penuh. Apalagi terkait dengan hutan dan lingkungan.

“Jangan sampai  nanti masyarakat yang peduli lingkungan  menjadi  dilemahkan atau menyebabkan terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat,” ucap Yefri Heriani.

Bahkan jika masih belum ada solusi dari persoalan yang terjadi  dan berkaitan dengan lingkungan, tentunya bisa melakukan konsultasi dengan aktivis-aktivis lingkungan hingga bisa diteruskan ke pemerintah pusat.

“Seperti Walhi misalnya, silahkan lakukan konsultasi dan diskusikan persoalan yang terjadi di Limapuluh Kota,” saran mantan aktivis perempuan yang biasa disapa Uni Yef tersebut. (akg)

Related posts