MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di hadapan sekitar 200 peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pesan tegas: gerakan PKK tidak boleh hanya ramai di tingkat provinsi, tapi harus benar-benar hidup dan membumi hingga ke nagari, kelurahan, dan desa.
“Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” seru Gubernur Mahyeldi dalam pembukaan Rakerda di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025).
Mahyeldi menekankan agar PKK lebih peka dalam menangani dinamika masyarakat, khususnya pada tiga isu krusial: generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Menurutnya, PKK memegang peran strategis untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa.
Untuk mewujudkannya, Gubernur mendorong kolaborasi yang lebih erat antara PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lain. Tujuannya, agar program pembinaan keluarga dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Gubernur juga menegaskan bahwa ketahanan keluarga adalah benteng terkuat untuk melawan ancaman narkoba, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya. Perda Ketahanan Keluarga yang ada diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memperkuat lingkungan sosial di setiap nagari.
Dalam konteks ini, peran unsur adat Minangkabau seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang dinilai sebagai pilar penopang yang tak tergantikan. Mahyeldi berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan para tokoh adat ini untuk menyelaraskan program dan memperkokoh ketahanan sosial masyarakat.
Sebagai contoh praktik terbaik, Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang disebutnya telah berhasil menerapkan rapat bulanan bersama tokoh adat dan warga. Pola sinergi seperti inilah yang akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur yang sedang disusun.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda ke-10 ini adalah momen penting untuk menyatukan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. Dengan tema “Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK ditantang untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Harneli juga mendorong seluruh jajaran pengurus PKK untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendanaan. Kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi kunci, mengingat kemampuan anggaran daerah yang berbeda-beda. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian serius pada alokasi anggaran untuk PKK hingga ke tingkat kecamatan.
Ketua Pelaksana Rakerda, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa forum ini berfungsi sebagai konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Serangkaian agenda penting dibahas, mulai dari evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, hingga penyusunan rekomendasi untuk aksi nyata di lapangan.
Dengan semangat gotong royong yang mengakar pada nilai-nilai adat Minangkabau, dan didukung oleh komitmen pemangku kepentingan, gerakan PKK Sumbar siap menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan hingga ke pelosok nagari.
