Tidak Bayarkan Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perusahaan atau Pemberi Kerja Bakal di Bui

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS. SOLOK – Warning, perusahaan atau pemberi kerja yang tidak membayarkan hak tenaga kerja terkait jaminan sosial tenaga kerja, bakal di bui dan perusahaanya di Non Aktifkan sesuai Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 2021.

Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 2021 mengatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Read More

Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada 26 kementerian/lembaga negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sementara, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 3 UU BPJS, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok Maulana Anshari Siregar dihubungi MinangkabauNews.com, Minggu (20/11/2021), mengungkapkan telah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Solok dalam upaya penindakan terhadap perusahaan atau pemberi kerja yang tidak patuh pada ketentuan UU Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden tersebut.

Menurut Maulana, setelah penandatanganan MoU tersebut, 10 perusahaan yang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejati Solok langsung ditindaklanjuti.

“Hasilnya, delapan perusahaan langsung membayar hak tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan berupaya iuran jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan dua perusahaan lagi di nonaktifkan karena tidak membayar iuran jaminan sosial tenaga kerjanya” ungkap Maulana Anshari Siregar.

Kita tak berbicara soal nominal iuran yang ditagihkan saja, kata Maulana, tapi bertujuan agar hak normatif tenaga kerja tidak berkurang dan hilang jika Perusahaan atau Pemberi Kerja tidak mendaftarkan tenaga kerjanya atau tidak membayarkan iuran sesuai ketentuan.

Misalnya ahli warisnya tak dapat manfaat santunan kematian 42 juta, beasiswa pendidikan 2 orang anak sampai perguruan tinggi, dan lainya.

“Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa Tugas Pokok Fungsi dari Kejaksaan adalah melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” terangnya.

Related posts