Tok! DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Umum

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG — DPRD Kota Padang resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna yang dihadiri langsung Wali Kota Padang Hendri Septa.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang dengan didampingi Wakil Ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan diikuti semua Anggota DPRD Kota Padang.

Read More

 

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Pada kesempatan itu juga hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Arfian beserta para Asisten dan semua Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang baik secara langsung maupun virtual.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik dan mengapresiasi DPRD Kota Padang yang telah menyetujui Ranperda Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) hari ini,” ungkap wali kota saat Rapat Paripurna tentang Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang tentang Ranperda dimaksud di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa UmumOrang nomor satu itu menyebut, Perda Retribusi Jasa Umum ini dihadirkan untuk menyesuaikan perubahan aturan terbaru dari Pemerintah Provinsi atau Pusat.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

“Kita berharap melalui Perda ini bagaimana nilai atau besaran retribusi jasa umum itu betul-betul pas untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Selain itu memang seyogyanya sudah kita lakukan pembenahan. Karena retribusi jasa umum yang lama mungkin tidak sesuai lagi kondisinya dengan yang sekarang. Maka itu perlu kita sesuaikan dengan menghadirkan Perda yang baru di sahkan ini,” cetusnya.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa UmumLebih lanjut Hendri Septa menambahkan pihak ke depan akan mensosialisasikan poin-poin di dalam Perda tersebut.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

“Kita akan mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar bisa memahami perubahan retribusi jasa umum ini. Diantaranya yakni retribusi parkir bagi kendaraan umum, retribusi pemakaman dan beberapa lagi lainnnya,” pungkas wako mengakhiri.

Ranperda Perubahan Atas Perda Tentang RPJMD 2019-2024

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa UmumRapat Paripurna pada Senin, 15 November 2021 tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa juga menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

“Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2019-2024 yang telah dilaksanakan dalam RKPD dan APBD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, mengalami beberapa hal yang mendasari perubahan terhadap RPJMD tersebut,” terangnya.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa UmumAntara lain hal itu dikarenakan jelas wako, seiring terbitnya beberapa peraturan baru dari Pemerintah Pusat, kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan Kota Padang, serta target pendapatan daerah baik dari pendapatan transfer maupun dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Selain itu juga guna melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2021-2026,” tutu wako.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa UmumPerubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini kata wali kota, tentu menjadi tonggak penting Pemko Padang dalam mengarungi tiga tahun menjelang akhir periode RPJMD 2019-2024.

“Oleh karena itu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan pagu indikatif kerangka pendanaan serta indikator kinerja yang kita susun ini merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.”

“Begitu juga kepada seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan visi dan misi serta program unggulan (progul) Kota Padang,” tambah wako.

Rapat paripurna DPRD Kota Padang terkait pengesahan Ranperda Restribusi Jasa Umum menjadi Perda di Aula DPRD setempat, Senin, (15/11/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Retribusi Jasa Umum”Kita berharap gambaran umum pokok-pokok perubahan pada RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Semoga untuk penyempurnaannya dapat dibahas bersama DPRD Kota Padang melalui rapat-rapat dewan selanjutnya,” tutup Hendri Septa

Related posts