MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) dan Unsur Forkopimda Bukittinggi. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan balai kota, Rabu, (7/9/2022).
Aliansi OKP Bukitinggi terdiri dari; GMNI, HMI, PMI, KAMMI, SEMMI menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan agar subsidi tepat sasaran.
Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap, untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Aliansi lima OKP menyampaikan, saat ini masyarakat makin disusahkan dengan kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan pangan. Oleh karena itu, merespons persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka Aliansi OKP Kota Bukittinggi menyatakan sikap untuk pemerintah pusat, menolak kenaikan BBM
bersubsidi.
Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan agar subsidi tepat sasaran. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara Produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN.
Untuk pemerintah daerah, OKP mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat klasifikasi data masyarakat penerima subsidi dengan jelas dan tepat sasaran. Mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat regulasi, terkait pemberantasan migas dan penyalahgunaan subsidi listrik.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan, Pemko Bukitting tengah berupaya mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kenaikan harga BBM bersubsidi melalui sejumlah program bantuan sosial yang dibuat pemerintah.
“Kita berharapkan beban masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi berkurang,” ucapnya. (*)
