MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang berupaya menurunkan angka stunting. Selain fokus dengan sejumlah program rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 yakni Audit Kasus Stunting. Pemko juga memadukan langkah itu dengan melakukan validasi.
Audit kasus stunting bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan tunting dan Perban No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, salah satu kegiatan prioritas rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 adalah “Audit Kasus Stunting”.
kepala Dinkes Padang, dr. Srikurnia Yati mengatakan Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indoensia (SSGBI) yang dilakukan Kemenkes RI terhadap 3.064 kasus tahun 2021, setelah dilakukan validasi 1002, validasi dengan akurasi alat cara penimbangan yang berstandar, kemudian Dinkes menurunkan petugas gizi dan kader dengan alat penimbangan yang terstandar.
Lanjutnya, dari 1002 sudah kita lakukan pemetaan dengan libatkan seluruh organisasi profesi kemudian langkah selanjutnya dengan Perpres 72 dengan membentuk Tim Penanganan Percepatan Penanganan Stunting TPPS, TPPS sudah dibentuk hingga kelurahan bahkan hingga RT, seluruh kasus stuntingndipersamakan dengan rembuk stunting,
Selain itu, Dinkes melakukan penggalangan komitmen bersama lintas OPD, di mana masing-masing melakukan intervensi Kasus Stunting sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing mulai dengan mencari orang tua asuh 1002 kasus, perobahan prilaku masyarakat hingga sosialisasi bagi catin dan ibu hamil terkait bahaya stunting.
dr. Srikurnia Yati juga menyampaikan Bicara stunting bukanlah soal ekonomi lemah tetapi pola asuh terkait gizi seimbang dan pola hidup sehat.
Dirinya menambahkan saat ini 22 lokus stunting di Kota Padang 16 kasus diantaranya berada di kelurahan Mata Air.
