MINANGKABAUNEWS.com, PONTIANAK – Momentum Hari Disabilitas Internasional tahun ini diwarnai langkah strategis Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi melantik Pengurus Wilayah Himpunan Difabel Muhammadiyah (HIDIMU) Kalimantan Barat. Pelantikan yang digelar dalam kemeriahan “Difabel Festival” di GOR Stadion NPC Pontianak ini bukan sekadar seremoni, melainkan deklarasi pergeseran paradigma dari belas kasihan menuju pemenuhan hak dan pemberdayaan.
Acara yang dipadati ratusan penyandang disabilitas dan organisasi terkait ini dihadiri oleh Asisten 3 Pemda Kalbar Alfian Salam, Wakil Ketua PWM Kalbar Ishak Jumarang, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar. Kehadiran mereka menandakan sinergi multipihak yang kuat untuk membangun inklusivitas di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Sekretaris MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Jasra Putra, menegaskan bahwa kelahiran HIDIMU Kalbar adalah pengejawantahan konkret dari “Fikih Difabel” yang telah ditetapkan Muhammadiyah.
“Muhammadiyah memandang isu difabel bukan lagi sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hak yang setara. Sesuai amanat Muktamar, kita bergerak dari layanan karitatif menuju advokasi kebijakan dan pemberdayaan komunitas,” tegas Jasra.
Ia lantas mengajak semua pihak mengubah lensa dalam memandang disabilitas. Dengan merujuk pada Al-Qur’an, Jasra menyatakan bahwa disabilitas adalah bagian dari ragam penciptaan Tuhan yang mengandung hikmah dan tanda kekuasaan-Nya. Pandangan teologis inilah yang mendasari semangat inklusif dan penghargaan atas keberagaman.
Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk mendorong Gerakan Ekonomi Inklusif (GEKIN), sebuah respons atas data yang memprihatinkan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas nasional masih tertahan di 44%, dengan serapan di sektor formal hanya sekitar 0,02%. GEKIN hadir untuk membuka akses ekonomi, menjamin hak berusaha, dan mendobrak hambatan mulai dari infrastruktur, stigma, hingga kebijakan ketenagakerjaan.
“HIDIMU hadir sebagai wadah aspirasi dan perjuangan. Kehadiran Pemda, OJK, dan KND hari ini adalah langkah awal mewujudkan Kalbar yang ramah disabilitas,” tambah Jasra.
Dengan pengurus yang kini telah dilantik, HIDIMU Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi rumah yang nyaman bagi difabel; sebuah wadah yang memberdayakan, memampukan (habilitasi), dan gigih mengadvokasi hak-hak mereka. Langkah ini sejalan dengan visi besar Muhammadiyah: “One Muhammadiyah for All”, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Tentang MPKS PP Muhammadiyah:
Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial(MPKS) merupakan Unsur Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang fokus pada bidang kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan inklusif dan berkemajuan, majelis ini melakukan pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, anak, dan lansia.
