PASAMAM BARAT – Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K, meminta pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera bertemu untuk membahas langkah lanjut untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
“Sejauh ini, pihak pemerintah eksekutif beserta jajarannya cukup terarah dan kami mengucapkan terimakasih untuk itu, tinggal lagi bagaimana kecepatan pemerintah bersama Forkopimda untuk mengambil langkah taktis agar masyarakat tidak berlama-lama terkatung diluar rumah, ” katanya, Sabtu (12/3/2022).
Karena, lanjutnya, dalam penanganan kebencanaan dibutuhkan kekuatan penuh pihak pemerintah dalam melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya yang terdampak langsung bencana.
Artinya, penanganan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan hasil rapat-rapat dengan unsur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) saja, tanpa melibatkan unsur terkait lain diluar unsur pemerintah eksekutif.
“Bupati harus segera menerbitkan keputusan dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda agar penanganan pasca bencana bisa lebih terarah, terukur dan kaya fungsi, ” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, mengatakan pihaknya sudah mulai membangun contoh Hunian Sementara (Huntara) berukuran 3×6 bagi para korban gempa di daerah itu.
“Huntara tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Satgas Gempa Bumi Pasbar. Proses pendiriannya pun melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat setempat, ” ungkapnya.
Ia mengatakan, contoh hunian yang sudah selesai sudah dua unit dan mudah-mudahan Huntara ini bisa untuk berteduh sementara karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadhan,” katanya.
Ia mengatakan, contoh Huntara yang telah siap dibangun tersebut yakni satu unit di Kampung Padang, Jorong Pasa Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau dan satu unit lagi di Bateh Pulai, Jorong Pinagar, Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman. (*)
