Wakil Wali Kota Jawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas 2 Ranperda

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Wakil Wali Kota Bukittinggi menjawab pemandangan umum fraksi di DPRD Kota Bukittinggi atas dua ranperda (rancangan peraturan daerah). Disampaikan bersamaan dengan tanggapan DPRD atas jawab Wali Kota atas ranperda inisiatif DPRD, dalam rapat paripurna, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (9/6/2022).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, enam fraksi di DPRD Bukittinggi memberikan tanggapan atas jawaban wali kota atas pemandangan terhadap ranperda inisiatif DPRD, berkaitan dengan pencabutan perda nomor 11 tahun 2016, tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Read More

“Alhamdulillah, enam fraksi di DPRD Bukittinggi mengapresiasi tanggapan dan dukungan Pemko Bukittinggi atas ranperda inisiatif DPRD untuk mencabut perda nomor 11 tahun 2016. Dinilai sudah tidak sesuai dengan permendagri nomor 18 Tahun 2018 lagi.

Pihaknya mendukung disusunya peraturan wali kota (Perwako) tentang, lembaga kemasyaratakan di kelurahan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi membacakan, jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait dua ranperda yang disampaikan hari kemarin.

Terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Marfendi menyampaikan, tentang Silpa yang cukup tinggi, setara dengan 16,97 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Terjadinya Silpa disebabkan masih ditemukanya dalam kas daerah sisa dana cadangan pembangunan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sebesar Rp31 miliar.

“Penyumbang terbesar lainnya adalah belanja pegawai dengan jumlah Rp26 miliar. Karena adanya penghematan gaji dan tunjangan. Kemudian belanja barang dan jasa juga menyumbang silpa sebesar Rp58 miliar,” terang Marfendi.

Ia menjelaskan, tentang BTC (Banto Trade Center), Pemko Bukittinggi telah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Negeri, untuk selanjutnya menjadi landasan hukum dalam mengambil tindakan tegas dan pasti pada BTC.

Menurut Marfendi, terkait tanggapan Fraksi di DPRD mengenai ranperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ia menjelaskan, pada dasarnya dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) secara eksplisit belum menampung rencana perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Karena tuntutan regulasi sehingga mengharuskan Pemko untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang ada dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait kebutuhan anggarannya untuk sementara, nanti pelaksanaannya diambil dari OPD yang sebelumnya menyelenggarakan urusan tersebut, termasuk kebutuhan SDM nya,” jelas Wakil Wali Kota Bukittinggi.

Marfendi sebut, untuk pertanyaan terkait keberadaan staf ahli, tentu saja menimbulkan penambahan anggaran, namun mengingat fungsi staf ahli akan berperan dalam pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai dengan keahliannya. Sementara aturan untuk menetapkan staf ahli telah diatur dalam Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.

“Sedangkan hubungan kerja Sekda, Asisten dengan staf ahli bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif,” sebut Marfendi.

Tanggapan dari fraksi Nasdem-PKB, dibacakan oleh Asril, fraksi Gerindra dibacakan Shabirin Rahmat, Fraksi Amanat Nasional Persatuan, dibacakan Irman Bahar, Fraksi PKS, dibacakan Ibra Yaser, Fraksi Demokrat, dibacakan Erdison Nimli dan fraksi Golkar, dibacakan Syafril.

Related posts