Wako Erman Sebut Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat Hasilkan Kontribusi Besar

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2022, Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat dan Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nota persetujuan tiga ranperda tersebut, ditandatangani dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Jum’at (23/9/2022).

Hasil pembahasan perubahan APBD 2022, Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp714,4 miliar. Pendapatan tersebut, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget sebesar Rp136 miliar lebih. Pendapatan Transfer sebesar Rp577,6 miliar. Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp837,4 miliar. Sedangkan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp122,9 miliar.

Read More

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) yang telah membahas secara detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat daerah terkait, Komisi-Komisi DPRD yang telah memberikan saran atas hasil pembahasan yang dilaporkan oleh Banggar.

Ia menjelaskan, terkait Ranperda pengelolaan pasar rakyat, bahwa keberadaan pasar memberikan kontribusi besar dalam menggeliatkan roda perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini dapat kita lihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sebesar 33,17 persen disumbang oleh sektor perdagangan,” jelas Erman.

Dengan ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini. Pihaknya berharap untuk dapat mewujudkan perangkat daerah yang proporsional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakannya.

“Sehingga pencapaian visi misi Kota Bukittinggi dapat dilaksanakan lebih optimal, efektif dan efisien,” harap Wako Erman.

Sementara itu Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, rangkaian proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

“Ini telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama pada 5 September 2022 lalu. Antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemko Bukittinggi. (*)

Related posts