MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Walikota Solok Zul Elfian Umar didampingi Asisten III Bidang Administrasi dan Organisasi, Zulfadrim, Kepala Bappeda, Desmon, Kepala Dinas PPPA, Delfianto, Kepala BKD, Susan Hariyani, dan Kabag Prokomp, Dedi Agung Pratama, mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Kamis (18/04/2024), di Pangeran Beac Hotel Kota Padang.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menjabarkan delapan langkah utama untuk mewujudkan mimpi besar Sumbar pada tahun 2045, melalui pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.
“Pertemuan hari ini bersifat sangat strategis, mengingat dokumen RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 sangat beririsan. Terlebih, pertemuan terkait RPJPD hanya terjadi sekali dalam 20 tahun. Sehingga, kehadiran kita hari ini tentu menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi pada pembangunan Sumbar ke depan,” Ucap Gubernur.
Sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD Sumbar tentang Rancangan Awal RPJPD 2025-2045, Gubernur menyatakan bahwa visi Sumbar ke depan adalah ‘Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya’. Poin maju sendiri tergambar pada perekonomian di atas rata-rata ekonomi nasional pada 2045, menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan, berdaya saing tinggi, berketahanan ekonomi yang kuat, serta berkeadilan sosial.
“Berkelanjutan sendiri bermakna adanya komitmen kita untuk menumbuhkan perekonomian dan pembangunan secara terus menerus. Ada pun berlandaskan agama dan budaya sendiri bermakna bahwa pembangunan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dasar keimanan dan nilai spiritual sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan itu sendiri,” ujar Gubernur lagi.
Gubernur menyebutkan beberapa indikator yang harus terpenuhi antara lain, pendapatan penduduk Sumbar pada 2045 harus mencapai Rp307 – Rp365 juta per kapita, tingkat kemiskinan pada angka 0,04 – 0,29 persen, target gini ratio 0,212 – 0,256 persen, indeks daya saing daerah 4,25 persen, indeks modal manusia 0,76 persen, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca perlu mencapai 91,21 persen.
“Untuk mewujudkan indikator-indikator itu, ada delapan poin atau langkah yang perlu kita lakukan. Antara lain, kita harus bekerja secara luar biasa, inovatif, baru, dan cerdas. Kedua, pendapatan daerah harus meningkat signifikan, sehingga kita harus lebih hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan,” Jelas Mahyeldi.***
