MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra didampingi Ketua TP PKK Kota Solok Ny. Donna Ramadhani Kirana Putra mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Selasa (17/6/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI), dan dilaksanakan secara daring (online).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi tahunan untuk menilai komitmen dan implementasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran dan perhatian dari Kementerian PPPA. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar proses penilaian administratif, namun juga menjadi bentuk nyata pendampingan dan dukungan dari pemerintah pusat, dalam upaya bersama menciptakan kota yang benar-benar layak bagi anak-anak.
Ramadhani Kirana Putra mengungkapkan bahwa komitmen Kota Solok terhadap penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dimulai sejak 16 September 2016, melalui Deklarasi Bersama KLA yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Solok.
Sejak saat itu, Pemerintah Kota Solok terus melakukan berbagai upaya nyata, mulai dari penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan publik yang ramah anak, hingga pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.
Walikota juga menyampaikan bahwa Kota Solok telah memiliki sejumlah kebijakan dan inovasi yang mendorong terwujudnya Kota Layak Anak secara berkelanjutan. Di antaranya adalah pembentukan peraturan daerah yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, sekolah dan puskesmas ramah anak, serta layanan keluarga seperti PUSPAGA dan LK3. Pemerintah juga aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak, penanganan kekerasan berbasis gender, serta pencegahan stunting yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kota Solok juga telah memiliki Forum Anak yang aktif, serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Aktivis PATBM di seluruh kelurahan. Dalam hal koordinasi penanganan kasus kekerasan, Pemerintah Kota Solok telah menjalin kerja sama lintas sektor dengan lembaga vertikal, rumah sakit, dan organisasi masyarakat sipil melalui nota kesepahaman bersama.***
