MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias di Hall Balai Kota, Kamis (11/9/2025).
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, mengatakan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berganti nama menjadi MCSP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK RI melalui aplikasi Jaga.id. Instrumen tersebut digunakan untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
“Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem regulasi serta, yang terpenting, implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. Pemko Bukittinggi sangat mendukung kedatangan KPK di Kota Bukittinggi dalam rangka bersinergi melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Ramlan dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa capaian MCSP maupun SPI Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada 2025 Pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan nilai SPl dan MCSP dengan pendampingan Inspektorat Daerah melalui delapan area intervensi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian dokumen.
“Upaya yang telah dilakukan Pemko Bukittinggi antara lain menyosialisasikan program melalui media sosial baik di tingkat kota maupun OPD, menerbitkan surat edaran wali kota terkait SPI, serta menyampaikan surat kepada OPD pengampu delapan area MCSP setiap triwulan agar dapat memenuhi dokumen yang diminta,” imbuhnya.
Pihaknya berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan delapan area intervensi dapat bersinergi, berkomitmen dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (*)
