Walikota Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD, Ini Penjelasannya

  • Whatsapp
Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

PARIWARA DPRD KOTA BUKITTINGGI — Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, menjawab pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya itu. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (7/12/2021).

Menjawab Pandangan fraksi Nasdem-PKB, Wawako menyampaikan, akan dilakukan pengkajian terhadap objek cagar budaya. Kemudian, untuk cagar budaya privat dapat dialihfungsikan oleh pemilik, selama tidak merubah bentuk cagar budaya yang dimaksud.

Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

Terkait pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wawako menyampaikan, landasan filosofi cagar budaya, merupakan salah satu bukti peninggalan masa lalu yang masih bertahan. Landasan sosiologi, melalui sejarah panjang, perjuangan kemerdekaan RI banyak benda dan bangunan peninggalan sejarah serta lokasi peristiwa yang dapat dikategorikan cagar budaya. Kemudian cagar budaya akan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam menanggapi pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Wawako menjelaskan, sosialisasi cagar budaya mulai dari tingkat pelajar akan dilakukan dengan berbagai kegiatan. Ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, lomba, kunjungan museum.

Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

“Ini akan kita tingkatkan kedepannya,” jelas Wawako.

Terkait pandangan umum fraksi Karya Pembangunan, Wawako menyatakan sepakat, bahwa menjaga dan melestarikan cagar budaya sangat penting dan utama. Karena, cagar budaya merupakan peninggalan leluhur untuk warisan bangsa.

Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

Terkait pandangan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wawako menjelaskan, Naskah Akademik terkait ranperda ini, dikerjasamakan dengan kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk pendataan cagar budaya, sudah ada pada Disdikbud.

Terakhir, untuk pandangan umum fraksi Demokrat, Wawako menerangkan, pengelolaan cagar budaya yang dapat dilakukan, terkait penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah. Untuk mengembangkan cagar budaya, dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang mengatur cagar budaya di daerah, sesuai kewenangannya.

Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi. Hal ini tentunya menjadi masukan yang membangun untuk maksimalnya pembahasan Ranperda Cagar Budaya di Kota Bukittinggi,” terang Wawako Marfendi.

Rapat paripurna jawaban Wali Kota Bukitinggi terkait pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

Related posts