Wawako Asrul Sampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS APBD TA 2022 dan Perubahan KUA PPAS TA 2021

  • Whatsapp
rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, di Gedung DPRD Padang Panjang.

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PANJANG — Wakil Wali Kota Padang Panjang, Drs. Asrul menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran Tahun 2022.

Saat bersamaan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, di Gedung DPRD, Selasa, (7/9/2021).

Read More

Wawako Padang Panjang Asrul turut menyampaikan Rancangan Perubahan KUA PPAS tahun 2021.

Asrul menyampaikan, Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp513.901.339.566 atau turun 11,75 persen dibandingkan target Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2021. Penurunan ini disebabkan karena Pendapatan Transfer tahun 2022 diproyeksikan menjadi Rp 411.606.505.900, atau turun sebesar Rp71.916.998.100 atau 14,87% jika dibandingkan dengan target Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021.

“Dapat kami jelaskan, Pendapatan Transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan Kementerian Keuangan atau terbitnya Peraturan Presiden terkait Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2022,” ungkapnya.

Pencantuman Plafon Pendapatan Transfer masih dapat dilakukan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Tranfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Tahun 2021. Sedangkan jenis pendapatan berupa Bantuan Keuangan Provinsi diasumsikan nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, walaupun Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya diperkirakan masih akan dibayangi pandemi Covid-19, namun Pemko optimis akan mampu meningkatkan PAD menjadi Rp94.814.833.666, pada tahun 2022 atau naik sebesar 3,85% dibandingkan dengan target PAD pada APBD 2021.

“Pada sisi Belanja, secara keseluruhan total Belanja Daerah 2022 direncanakan sebesar Rp572.361.339.566, atau turun sebesar 6,06 persen atau Rp36.941.020.970, dari target belanja APBD 2021. Penurunan belanja ini terjadi pada kelompok Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp478.711.829.566, atau turun sebesar Rp58.587.734.342, atau 10,9 persen dibanding Belanja Operasional pada APBD 2021. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp91.649.510.000, atau naik sebesar Rp21.646.713.372, atau 30,92 persen dibanding Belanja Modal pada APBD 2021,” jelasnya.

Sedangkan pada kelompok Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sama dengan Belanja Tidak Terduga pada APBD 2021, yaitu sebesar Rp2.000.000.000. Dari sisi pembiayaan, pada Rancangan KUA APBD 2022 direncanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp58.460.000.000.

“Hal ini berdasarkan perkiraan sisa penghematan belanja 2021. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, Pemko tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan pada 2022,” tuturnya.

Selanjutnya, rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, lanjut Wawako Asrul, juga memuat Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Alokasi belanja pegawai 2022 ini direncanakan sebesar Rp268.672.964.126, belanja barang dan jasa sebesar Rp198.256.627.507, belanja hibah sebesar Rp3.979.037.380, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp7.803.200.553.

Sedangkan alokasi belanja modal sebesar Rp91.649.510.000, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2.000.000.000. Adapun gambaran plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada lampiran  Rancangan PPAS APBD Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Sementara Perubahan  KUA PPAS TA 2021, Asrul menjelaskan terkait gambaran dari rancangan perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2021. Baik menyangkut rencana perubahan pendapatan, rencana perubahan belanja dan rencana perubahan pembiayaan.

Dijelaskannya, pada sisi Pendapatan dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama Tahun Anggaran 2021 ini. Secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp17.801.084.494 yakni dari Rp582.302.360.536 sebelum perubahan menjadi Rp564.501.276.042 setelah perubahan atau turun sebesar 3,06%.

Penurunan pendapatan ini karena adanya penurunan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. PAD yang bersumber dari jenis Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp2.422.804.055 yakni dari Rp91.298.856.536 sebelum perubahan menjadi Rp88.876.052.481 setelah perubahan.

Penurunan target PAD ini karena adanya penyesuaian target pendapatan yang masih dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 pada sejumlah sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap PAD, terutama pada objek Pajak Daerah dan objek Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pada jenis Pajak Daerah terjadi penurunan sebesar Rp1.655.500.000 atau 17,14%, dari Rp9.660.000.000 sebelum perubahan menjadi Rp8.004.500.000 setelah perubahan. Pada komponen Retribusi Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp414.170.000 atau 8,22%. Yakni dari Rp5.040.000.000 sebelum perubahan menjadi Rp5.454.170.000 setelah perubahan.

Penambahan target pendapatan dari jenis retribusi ini terjadi karena adanya penambahan target pada retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Sedangkan pada pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terjadi penurunan sebesar Rp1.044.974.055 atau 16,32%, yakni dari Rp6.401.856.536 sebelum perubahan menjadi Rp5.356.882.481 setelah perubahan, menyesuaikan dengan hasil realisasi penerimaan dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari.

Pada jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah terjadi penurunan sebesar Rp136.500.000 atau 0,19%, yakni dari Rp70.197.000.000 sebelum perubahan menjadi Rp70.060.500.000 setelah perubahan. Pengurangan target pendapatan dari jenis Lain-Lain PAD Yang Sah ini terjadi karena penurunan target dan realisasi dari rekening pendapatan dari bunga deposito, jasa giro kas daerah, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, serta sewa pemakaian kekayaan daerah.

Pada kelompok Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar Rp15.378.280.439 atau 3,18%, yakni dari Rp483.523.504.000 sebelum perubahan menjadi Rp468.145.223.561 setelah perubahan. Penurunan terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11.462.932.000 atau 3,20%, yakni dari Rp357.910.679.000 sebelum perubahan menjadi Rp346.447.747.000 setelah perubahan.

Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi penurunan sebesar Rp3.939.685.000 atau 6,03%, yakni dari Rp65.342.466.000 sebelum perubahan menjadi Rp61.402.781.000 setelah perubahan. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp22.015.680.000. Demikian juga pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp7.480.000.000.

Kemudian, secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.009.841.061,99 atau 0,99% dari Rp609.302.360.536 sebelum perubahan menjadi Rp615.312.201.597,99 setelah perubahan. Pada kelompok Belanja Operasi secara total bertambah Rp6.510.017.442,99 atau 1,21% menjadi Rp543.809.581.350,99.

“Harapan kami, kiranya dalam rangka penyempurnaan kedua dokumen tersebut, baik itu menyangkut dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD maupun Perubahan PPAS Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 tentunya perlu dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati. Mudah-mudahan dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan, prosesnya dapat berjalan lancar, sehingga dapat ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan DPRD Kota Padang Panjang,” ujarnya. (Edi Fatra/ris)

Related posts