Wuih, Anggaran Pakaian Dinas DPRD Sumbar Rp908 Juta, Untuk Seragam Apa Aja Ya?

  • Whatsapp
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumbar menggelontorkan anggaran Rp908 juta untuk pengadaan 5 set pakaian dinas bagi 65 anggota terpilih DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Berdasarkan data dari LPSE Sumbar, sudah ada pemenang tender dalam pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumbar. Pemenang tendernya adalah CV Bola Dunia Tailor dengan HPS Rp908.050.000.

Sekretaris DPRD Sumatera Barat, Raflis, mengatakan pengadaan tersebut rutin dilakukan setiap tahun. Menurutnya, hal itu sama dengan pakaian dinas ASN.

Jika dibagi setiap anggota Dewan, satu anggota Dewan ini mendapatkan anggaran sekitar Rp12.573.000. Dia menyebut harga tender Rp908.050.000 akan dikurangi pajak 10 persen.

“Jadi untuk lima setel tadi, maka per Dewan mendapatkan sekitar Rp12.573.000,” katanya.

Lanjut dia, proses tender sudah dilakukan oleh LPSE Sumbar dan pemenangnya sudah ada. Anggota Dewan sudah bisa melakukan pengukuran pakaian di tempat yang telah ditentukan.

Untuk bahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dia mengatakan tak ada disebutkan merek tertentu untuk pakaian dinas, namun ada spesifikasi yang menjadi patokan, seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.

“Merek disesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam aturan. Jadi mereknya tak menjadi ketentuan khusus,” katanya.

Dia mengatakan dasar pengadaan baju tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dijelaskan selain tunjangan, anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut setiap tahunnya.

Dalam pasal 12 PP 18 2018 diatur bahwa pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun. Kemudian pakaian sipil resmi disediakan satu pasang, dua pasang pakaian sipil lengkap dalam 5 tahun dan pakaian dinas harian lengan panjang satu pasang dalam setahun dan pakaian pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang.

Kemudian, di Pasal 12 ayat 3 menyatakan pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah.

Dia mengatakan untuk 65 anggota DPRD Sumbar disediakan lima setel pakaian dinas dan dalam pengadaan dilakukan lelang terbuka dan dimenangkan toko bola dunia.
“Anggota DPRD biasanya kita berikan kupon dan datang melakukan pengukuran,” tutup dia

Related posts