MINANGKABAUNEWS.com, REJANG LEBONG – Program Sekolah Rakyat yang dibuka pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong mulai mendapat sambutan. Hingga pertengahan Agustus ini, tercatat sebanyak 80 anak dari keluarga pra-sejahtera berusia 7–17 tahun resmi mendaftar untuk mengikuti pendidikan gratis tersebut.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Rejang Lebong, Firdaus, menyebutkan jumlah itu baru 40% dari total kuota yang ditargetkan. “Saat ini sudah ada 80 anak yang mendaftar. Harapannya angka ini terus bertambah hingga bisa memenuhi kuota 200 siswa,” kata Firdaus, Rabu (13/8).
Sekolah Rakyat di Rejang Lebong ditujukan untuk anak usia SD dan SMP, khususnya yang berasal dari keluarga pra-sejahtera desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak putus sekolah, termasuk yang belum menguasai kemampuan dasar seperti membaca dan menulis.
Firdaus mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar akan dimulai akhir September mendatang. Sementara menunggu pembangunan gedung permanen di lahan seluas 5 hektare di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, proses pembelajaran akan berlangsung di gedung BLKM Dinas Kesehatan Rejang Lebong.
“Dari hasil pendataan pendamping PKH di 15 kecamatan, mayoritas pendaftar berusia 12–17 tahun. Bahkan ada satu peserta berusia 16 tahun yang hingga kini belum bisa membaca dan menulis,” ujarnya.
Sejauh ini, pendaftar terbanyak berasal dari Kecamatan Curup Utara dan Bermani Ulu. Namun, masih ada kecamatan yang belum mengirimkan peserta, seperti Sindang Beliti Ulu (SBU), Sindang Dataran, dan Sindang Kelingi. Firdaus berharap masyarakat dari kecamatan tersebut bisa memanfaatkan kesempatan ini agar anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Plt Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Lince Malini, menambahkan pihaknya masih terus melakukan pendataan calon siswa bersama para pendamping sosial PKH di tiap kecamatan. Ia menegaskan program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. (ANTARA)
