MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL — Laporan kinerja galangan kapal BUMN baru-baru ini kembali menyalakan lampu peringatan untuk sebuah agenda nasional yang mendesak: Kemandirian Maritim 2029. Target ini jauh dari sekadar jargon politik; ia adalah kebutuhan vital bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Tanpa kemampuan membangun dan mengelola logistik laut secara mandiri, Indonesia akan terus bergantung pada kapal asing, rentan terhadap gejolak mata uang global dan ketidakpastian pasokan.
Secara statistik, fondasi kita tampak kokoh. Indonesia adalah raksasa manufaktur Asia Tenggara, dengan nilai tambah terbesar di kawasan. Namun, di balik angka-angka yang gemilang itu, tersembunyi sebuah paradoks yang memilukan. Meski kapasitas produksi kita tinggi, ekspor manufaktur kita justru tertinggal dari negara-negara tetangga. Hal ini mengindikasikan satu masalah mendasar: industri kita terlalu nyaman dengan pasar domestik.
Kenyamanan ini adalah jebakan. Ketergantungan pada permintaan dalam negeri membuat industri, termasuk perkapalan, tidak terpacu untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi ke level global. Untuk menjadi mandiri, industri perkapalan harus berani melompat: dari pemain lokal menjadi kontestan di panggung ekspor internasional. Hanya dengan bersaing di pasar global, kualitas dan efisiensi produk nasional akan benar-benar teruji dan terasah.
Namun, jalan menuju pasar global terhalang oleh dua tantangan besar yang saling berkait.
Tantangan di Hulu: Teknologi Usang dan Ketergantungan Impor
Kemandirian hanya angan-angan jika jantung kapal—seperti mesin,sistem navigasi, dan baja khusus—masih harus diimpor. Di lapangan, terutama di kawasan timur Indonesia, banyak galangan kapal bergumul dengan peralatan tua. Efisiensi galangan di Makassar, misalnya, hanya mencapai 60% akibat teknologi yang ketinggalan zaman. Bagaimana mungkin mengejar presisi internasional jika alat produksinya saja sudah uzur? Modernisasi dan otomatisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Investasi besar-besaran dalam teknologi mutakhir adalah prasyarat untuk membangun kapal yang kompetitif sekaligus menciptakan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi.
Tantangan di Hilir: Regulasi yang Membelenggu dan Ketidakadilan Fiskal
Jika masalah di hulu bersifat teknis,masalah di hilir lebih rumit: regulasi yang berbelit dan kebijakan fiskal yang tidak adil. Ketidakpastian peraturan, terutama terkait tata ruang, membuat investor enggan menanamkan modal jangka panjang. Lebih parah lagi, industri galangan kapal masih dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara sektor pelayaran dibebaskan. Kebijakan ini seperti mengganjal roda industri sendiri, membuat biaya produksi melambung dan daya saing merosot. Dampaknya tragis: pangsa pasar BUMN perkapalan hanya sekitar 2%, tertinggal jauh di belakang pemain swasta.
Lantas, bagaimana cara membalikkan keadaan? Solusinya memerlukan tindakan tegas dan terkoordinasi:
1. Langkah Cepat Fiskal: Penghapusan PPN untuk galangan kapal adalah langkah strategis yang dapat segera menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Pemerintah harus memilih: mendukung industri strategis atau membiarkannya terpuruk?
2. Kepastian Hukum Mutlak: Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta kepastian hukum terkait tata ruang, harus segera diwujudkan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil.
3. Akselerasi Modernisasi: Skema pendanaan dan insentif khusus harus difokuskan pada pembelian teknologi dan mesin canggih, dengan prioritas pada pusat-pusat logistik strategis seperti Makassar.
4. Transformasi SDM: Setiap langkah modernisasi harus diiringi dengan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Mimpi Kemandirian Maritim 2029 bukanlah hal mustahil. Cahaya itu masih ada di ujung terowongan. Namun, ia hanya akan menjadi kenyataan jika kita berani membersihkan ketergantungan teknologi di hulu dan ketidakpastian regulasi di hilir. Saatnya industri perkapalan Indonesia berubah dari beban menjadi penggerak, dari konsumen menjadi pencipta, dan dari penonton menjadi pemain utama di lautnya sendiri.
