MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru 326 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Angka ini masih sangat kecil dari target sekitar 10.700 SPPG yang ada.
Wakil Menteri Kesehatan, Banjamin Paulus, menjelaskan bahwa dari ribuan SPPG tersebut, sekitar 2.500 unit telah melalui pemeriksaan fisik. Sebanyak 2.000 unit lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium sebelum sertifikat dapat diterbitkan.
“Proses laboratorium membutuhkan waktu 5-7 hari. Secara kasat mata mereka sudah lulus, tetapi kami tetap membutuhkan konfirmasi dari lab,” ujarnya dalam temu media di Jakarta, Jumat (17/10).
Benjamin mendorong semua SPPG untuk segera mendaftar dan mengikuti prosedur sertifikasi. Ia juga mengingatkan aturan terbaru yang melarang operasional SPPG jika dinyatakan tidak layak oleh Dinas Kesehatan.
Aspek kebersihan lingkungan, sanitasi, dan ketersediaan air bersih menjadi fokus dalam penilaian. Langkah ini merupakan upaya pencegahan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Jangan khawatir, kami yang akan mendorong terus. Saya ditugaskan langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Presiden untuk memantau,” tegas Benjamin.
Menanggapi insiden keracunan yang sempat menghentikan program MBG di beberapa daerah, Benjamin menegaskan bahwa program tetap berjalan sambil terus dipantau dan diperbaiki.
“Bayangkan jika ada satu titik bermasalah, lalu 10.000 tempat lainnya dihentikan, itu aneh. Kami tidak boleh menyamaratakan,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Kemenkes juga mengusulkan penempatan ahli kesehatan lingkungan di Badan Gizi Nasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang hadir dalam kesempatan yang sama, menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk MBG. Menurutnya, gizi yang baik dapat menjadi solusi bagi 40-50 persen masalah kesehatan.
“Gizi berkaitan dengan TBC, stunting, infeksi, hingga angka kematian ibu dan anak,” pungkas Budi.
