MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA — Dalam sebuah rapat koordinasi darurat pada 16 Desember 2025, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Ja’far, mengungkapkan gambaran suram yang dialami warga terdampak banjir bandang. Di Kawasan Batang Guo, sekitar 50 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dengan kondisi rumah yang pondasinya rubuh, hanyut, atau sudah tidak layak huni. Sementara itu, di perbatasan Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Gunung Sarik, 5 dari 7 keluarga masih terpaksa bertahan di mushala sebagai tempat pengungsian sementara.
“Masyarakat berharap dapat dibangunkan rumah di tanah ulayat mereka. Jika harus tinggal di Huntara yang jaraknya jauh, tentu akan menyulitkan aktivitas sehari-hari,” jelas Ja’far, menyampaikan aspirasi warga yang menolak relokasi jauh dari pusat kehidupan mereka. Namun, harapan itu berbenturan dengan kenyataan pahit: ketersediaan rumah pengganti hingga kini belum ada.
Dampak Bencana dalam Angka: Dari Korban Jiwa hingga Kerusakan Infrastruktur
Bencana hidrometeorologi yang melanda Padang pada akhir November 2025 meninggalkan luka yang dalam. Berikut adalah ringkasan dampaknya berdasarkan data resmi:
· Korban Jiwa & Warga Terdampak: 8 warga meninggal dunia. Lebih dari 31,000 warga terdampak, dengan lebih dari 17,000 di antaranya harus mengungsi.
· Kerusakan Perumahan: 5,497 rumah terdampak secara keseluruhan. Rinciannya meliputi 397 rumah rusak berat dan 183 rumah hanyut. Data lain menyebutkan 307 unit rumah rusak dengan tingkat kerusakan beragam.
· Kerugian Infrastruktur: Total kerugian material mencapai Rp264,356 miliar. Kerusakan meliputi:
· 7 jembatan rusak berat dan 1 rusak ringan.
· Kerusakan jalan sepanjang 1.884 meter.
· Kerusakan pada bendungan dan sungai.
· 22 fasilitas pendidikan (PAUD, SD, SMP).
· Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 7 titik intake PDAM.
Akar Masalah: Kondisi Sungai yang Kritis dan Tantangan Relokasi
Batang Kuranji disebut sebagai salah satu sungai primer pemicu banjir bandang. Anak sungainya, Batang Guo, mengalami pelebaran signifikan, sementara kedalaman alur sungai di kedua lokasi kini hanya tersisa 1-2 meter akibat sedimentasi, jauh berkurang dari kondisi normal 4 meter. “Jika penanganan tidak dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir, genangan di hulu bisa menjadi ancaman besar,” peringat Ja’far, yang mendorong normalisasi sungai dengan alat berat.
Di sisi lain, proses relokasi menemui jalan buntu. Warga di daerah seperti Batubusuak bahkan mendesak relokasi karena wilayah mereka terancam hilang. Namun, selain minimnya ketersediaan rumah susun atau rumah khusus (Rusunawa/Rusus), pemilihan lokasi relokasi yang aman menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim. “Relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga upaya jangka panjang dalam mitigasi bencana,” tegasnya, menekankan bahwa lahan baru harus bebas dari risiko banjir dan longsor serta didukung kajian ilmiah.
Upaya Penanganan: Dari Darurat hingga Jangka Panjang
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah konkret untuk menangani krisis ini:
1. Perpanjangan Masa Tanggap Darurat: Status tanggap darurat diperpanjang hingga 15 Desember 2025 untuk memfokuskan pemulihan.
2. Arahan Pusat untuk Solusi Lahan: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menginstruksikan pemanfaatan tanah negara atau lahan BUMN sebagai area relokasi untuk mempercepat proses.
3. Koordinasi Perbaikan Infrastruktur: Wali Kota Padang, Fadly Amran, berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk rehabilitasi infrastruktur sungai yang rusak, dengan target penyelesaian darurat dalam tiga bulan.
4. Aksi Bersih-bersih: Pemerintah bersama TNI/Polri dan warga melakukan gotong royong membersihkan material banjir, seperti di Kawasan Guo Lubuk Tempurung.
Masalah yang Masih Membelit: Sampah, Air Bersih, dan Data
Di balik upaya tersebut, sejumlah masalah akut masih menyelimuti Padang pascabencana:
· Gunungan Sampah: Tercatat 3.327 ton sampah menumpuk, terdiri dari sampah rumah tangga, backlog, dan kayu gelondongan yang terbawa sungai.
· Krisis Air Bersih: Kerusakan SPAM mengganggu pasokan air bersih. DPRD mendorong pemberian keringanan tarif air bagi korban.
· Ketidakakuratan Data: Ketua DPRD Muharlion menekankan pentingnya data yang valid dan terverifikasi mengenai warga dan kerusakan rumah agar bantuan tepat sasaran.
Kondisi di Padang saat ini bagai luka yang belum mengering. Di satu sisi, upaya darurat dan pemulihan fisik terus digenjot. Di sisi lain, kepastian bagi ribuan keluarga yang kehilangan rumah masih merupakan mimpi yang jauh dari kenyataan. Normalisasi sungai, relokasi yang aman dan manusiawi, serta pemulihan ekonomi warga menjadi pekerjaan rumah besar yang menanti penyelesaian serius dari semua pemangku kepentingan. Bencana ini adalah ujian nyata bagi komitmen membangun ketangguhan kota dan melindungi warganya dari ancaman serupa di masa depan.
