MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA — Pasca diterjang banjir bandang, ratusan keluarga di Kota Padang masih terombang-ambing tanpa tempat tinggal yang pasti. Menanggapi kondisi darurat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengakselerasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para korban.
Komitmen percepatan ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, usai mendampingi kunjungan kerja Sekretaris Utama BNPB, Rustian, pada Senin (15/12/2025). Kunjungan tersebut secara spesifik meninjau dua lokasi aset pemkot yang telah disiapkan sebagai kawasan pemukiman baru bagi warga terdampak.
“Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah kepastian tempat tinggal yang aman. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dan mendorong realisasi segera 100 unit huntara di Simpang Haru serta 300-400 unit huntap di Balai Gadang,” tegas Muharlion yang didampingi sejumlah pimpinan dan anggota dewan.
Dua lokasi yang dimaksud adalah lahan di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang. Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memastikan kedua lokasi telah clean and clear. Lahan seluas 5.000 meter persegi di Simpang Haru siap dibangun 100 unit huntara, sedangkan lahan di Balai Gadang seluas 2,98 hektare berpotensi menampung ratusan unit huntap dengan fasilitas pendukung.
Muharlion menegaskan, DPRD Padang akan mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penganggaran hingga regulasi pendukung. Pengawasan ketat dilakukan agar tujuan utama, yaitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat korban bencana, benar-benar tercapai.
“DPRD akan memastikan alokasi anggaran dan aturan berjalan lancar. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan warga agar lebih layak dan bebas dari ancaman bencana di masa depan,” ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan harus diiringi dengan jaminan kualitas, kesesuaian peruntukan lahan, dan kelengkapan fasilitas dasar.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa penyediaan hunian adalah prioritas utama pemulihan pascabencana. Saat ini, 80 kepala keluarga telah direlokasi ke huntara di Lubuk Buaya. Pemko juga tengah mempersiapkan pembangunan sekitar 500 unit huntap sebagai solusi jangka panjang.
Di akhir kunjungan, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh upaya Pemko Padang. “BNPB siap mendukung penyediaan huntara dan huntap agar pemulihan pascabencana di Padang berjalan cepat, terencana, dan berkelanjutan,” pungkas Rustian.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pusat ini, diharapkan para korban banjir bandang segera mendapatkan kepastian dan dapat memulai kehidupan baru di hunian yang layak dan aman.
