MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PANJANG – Prevalensi stunting Kota Padang Panjang pada 2022 mencapai angka 16,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari standar WHO (World Health Organization) yaitu sebesar 20 persen.
Hal tersebut diketahui dari data yang disampaikan Asisten Deputi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada rapat persiapan roadshow daring percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatra Barat melalui zoom meeting, Jum’at (31/3/2023).
Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kota Serambi Mekkah ini juga peringkat kedua angka stunting terendah di Sumbar. Setelah Kota Sawahlunto 13,7 persen, Kota Bukittinggi 16,8 persen dan Kota Payakumbuh sebesar 17,8 persen.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes), Rahmaisa, SKM yang hadir mengikuti rapat tersebut, usai kegiatan kepada, minangkabaunews.com, mengatakan, pada 2021 angka stunting di Padang Panjang berdasarkan hasil SSGI yaitu 20-an persen. Pada 2022 menjadi 16,8 persen atau turun sekitar 3,2 persen.
Ia sebut, hal ini didorong beberapa faktor. Antara lain pelaksanaan survei itu sendiri yang penuh dengan kehati-hatian serta keterisian data e-PPGBM Kota Padang Panjang pada 2022 lalu juga sudah cukup membaik di angka di atas 90 persen.
“Ya, dengan kata lain sudah 90 persen dari balita yang ada, sudah melaksanakan penimbangan setiap bulannya ke posyandu. Jadi gap antara data SSGI dengan e-PPGBM cukup kecil yaitu di angka 2 persen. Mungkin ini salah satu penyebab terjadinya penurunan angka stunting,” sebut Rahmaisa.
Namun demikian, kata Rahmaisa, angka ini masih jauh di atas nasional yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024 nanti. Pihaknya akan terus berusaha menurunkan angka stunting sehingga bisa mencapai target dari Pemerintah Pusat.
“Salah satu caranya, kami akan berusaha melengkapi sarana dan prasarana. Salah satunya alat pengukuran balita stunting yaitu antroprometerkids. Insyaa Allah tahun ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menambah dan mencukupi alat ini untuk Kota Padang Panjang,” katanya.
Rahmaisa menjelaskan, di samping itu, Kemenkes pada 2023 ini juga men-support Kota Padang Panjang untuk menurunkan angka stunting. Di samping memberikan PMT rutin, Kemenkes juga memberikan bantuan dana untuk pemberian PMT terhadap balita di Kota Padang Panjang.
“Yang kita sisir atau yang diutamakan dalam pemberian PMT pada tahun ini adalah anak usia di bawah dua tahun. Karena mereka inilah nantinya yang berpotensi akan menimbulkan angka-angka stunting baru di Kota Padang Panjang. Jadi kita akan meminimalisir kemungkinan tersebut,” sebutnya.
Guna mengurangi risiko stunting, Rahmaisa berharap kepada masyarakat, khususnya remaja putri yang belum menikah untuk selalu mengkonsumsi tablet tambah darah selama satu bulan penuh pada saat mengalami menstruasi. Sedangkan untuk usia pranikah pihaknya mengimbau agar melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum menikah.
“Sedangkan untuk ibu hamil kita harapkan selalu melakukan pemeriksaan secara rutin ke fasilitas pelayanan terdekat. Yang paling pertama yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah, karena kalau sudah anemia apapun bisa terjadi. Untuk ibu yang memiliki balita diharapkan juga secara rutin mengunjungi posyandu dan melengkapi imunisasi anak,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah ikut terlibat dalam komitmen menurunkan prevalensi stunting tersebut.
“Ini bukan kerja satu OPD saja, Namun, ada peran dari seluruh OPD serta pihak-pihak lain. Persoalan stunting tidak bisa dikerjakan tanpa dukungan bersama. Kesediaan masyarakat untuk didampingi dan melaksanakan arahan-arahan tentang mencegah dan menangani stunting, juga sangat menentukan suksesnya penurunan prevalensi stunting tersebut,” kata Sonny.
Pihaknya mengimbau jajaran OPD dan kecamatan serta kelurahan agar dapat mempertahankan turunnya angka prevalensi stunting tersebut dengan tetap menjalankan program-program terkait. Sehingga target Pemerintah Pusat sebesar 14 persen pada 2024 nanti bisa tercapai. (Edi Fatra).
