PARIWARA DPRD KOTA PADANG — Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian 3 Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin, (14/3/2022).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang dihadiri Wali Kota Padang Hendri Septa serta Unsur Forkopimda Padang.
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang pada hari Jum’at tanggal 04 Februari 2022 tentang Penjadwalan Kegiatan Kedewanan Masa Sidang I Tahun 2022 salah satunya menjadwalkan Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian 3 Ranperda Pemko Padang oleh Wali Kota Padang.
Syafrial Kani berharap ranperda yang diusulkan itu merupakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang.“Pembahasan tiga Ranperda ini dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat komisi, tingkat fraksi hingga pada tingkat pengesahan DPRD nantinya,” jelas Syafrial Kani.
Dalam pidatonya, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Padang yang telah mendukung penuh program Pemerintahan Kota Padang.
“Saya atas nama Pemko Padang berterima kasih kepada DPRD Padang yang telah bersinergi dengan baik dalam mendukung kepentingan masyarakat yang sejalan dengan Visi dan misi,”ungkapnya.
Adapun tiga Nota Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perubahan Atas Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol (minol).
“Tiga Ranperda ini sesuai dengan permintaan dan harapan kita dari jajaran Pemko Padang sebagaimana ada beberapa Ranperda yang perlu kita perbaharui atau dievaluasi ulang saat ini. Hal tersebut juga dikarenakan seiring adanya perubahan nomenklatur di Pemko Padang serta seperti adanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Maka itu perlu kita selaraskan kembali untuk penerapannya lebih efektif ke depan,” ujar Hendri, Senin (4/3/2022).
Hendri pun menilai pentingnya ketiga Ranperda tersebut bagi kemaslahan hidup masyarakat Kota Padang.
“Kita berharap tiga Ranperda ini dapat dibahas oleh DPRD Kota Padang bersama stakeholder terkait, akademisi dan tokoh masyarakat di Kota Padang. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan menjadi Perda yang akomodatif dalam menyelesaikan persoalan dan menampung aspirasi warga Kota Padang,” ujarnya.
Menurutnya, terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurutnya sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
“Perda Kota Padang No.8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan kembali. Perubahannya antara lain terhadap kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya.”
Kemudian jenis kegiatan usaha, pelaksanaaan uji kelayakan serta proses pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal. Selain itu sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan amdal, pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3 serta tim penilai.
Selanjutnya perihal Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diusulkan kali ini, Wako Hendri menerangkan sebelumnya telah ada dan diatur dalam Perda Kota Padang No.3 Tahun 2015.
“Perda tersebut perlu disesuaikan kembali dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang semakin lengkap mengatur ketentuan dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi intinya kita menginginkan para penyandang disabilitas merasa diperlakukan sama haknya oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Terakhir terkait Ranperda Perubahan Atas Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minol, Wali Kota menilai minuman keras sangat membahayakan karena merupakan gejala sosial yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat dan perlu pengendalian dan pengawasan.
“Perda tersebut perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai kondisi dan iklim usaha saat ini. Beberapa ketentuan yang diubah antara lain pengendalian pendistribusian dan penjualan minol serta perizinan, larangan, pengawasan dan pengendalian peredaran hingga penjualannya,” katanya
